SULAWESI BARAT — Presiden RI Prabowo Subianto meluruskan persepsi publik yang mempertanyakan frekuensi perjalanan dinasnya ke luar negeri sejak menjabat. Dalam pidato di Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) XVIII di Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026), ia mengaku heran dengan kegaduhan yang timbul.
"Politik Indonesia adalah politik tetangga yang baik," ujar Prabowo dalam sambutannya, seperti dikutip dari rilis resmi.
Bukan Sekadar Jalan-Jalan, Tapi Investasi Diplomasi
Prabowo menegaskan bahwa setiap kunjungan kenegaraan yang ia lakukan merupakan bagian dari amanat konstitusi. Sejak era kemerdekaan, landasan politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif, yang berarti tidak memihak blok kekuatan manapun namun aktif menciptakan perdamaian dunia.
Menurutnya, menjalin hubungan bilateral yang erat dengan banyak negara adalah konsekuensi logis dari prinsip tersebut. "Kita mau berteman dengan semua negara. Kita tidak mau terlibat dalam pakta-pakta militer siapa pun," tegasnya.
Konteks di Balik Gelombang Kritik
Pernyataan ini muncul di tengah diskursus publik yang menyoroti frekuensi perjalanan dinas presiden yang dinilai tinggi dalam beberapa bulan pertama pemerintahannya. Sejumlah pengamat dan warganet membandingkan jadwal diplomasi Prabowo dengan para pendahulunya, memicu perdebatan soal efektivitas dan biaya kunjungan.
Namun, di forum yang dihadiri para pengusaha muda itu, Prabowo justru memposisikan kunjungan luar negeri sebagai upaya konkret membuka pintu investasi dan pasar bagi produk Indonesia. Ia mengindikasikan bahwa hasil diplomasi akan berdampak langsung pada iklim usaha dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Prinsip Bebas Aktif di Era Fragmentasi Global
Penegasan Prabowo mengenai posisi non-blok Indonesia juga relevan dengan dinamika geopolitik terkini. Di tengah rivalitas AS-China yang kian memanas, banyak negara berkembang didorong untuk memilih kubu. Sikap Indonesia yang konsisten menolak keterlibatan dalam pakta militer mana pun menjadi sinyal bahwa Jakarta tidak akan terseret ke dalam polarisasi global.
Prabowo seolah ingin meyakinkan publik bahwa diplomasi aktif justru menjadi tameng bagi kedaulatan dan kepentingan nasional, bukan sekadar agenda seremonial. "Kita harus hadir, kita harus dikenal, kita harus dipercaya," demikian pesan yang ia sampaikan kepada para pengusaha muda.
Pidato ini sekaligus menjadi respons resmi pertama dari Istana atas kritik yang berkembang di media sosial dan ruang publik. Dengan nada percaya diri, Prabowo menutup bagian pidatonya dengan ajakan untuk tidak melihat diplomasi dari kacamata sempit, melainkan sebagai investasi jangka panjang bagi posisi Indonesia di panggung dunia.
