POLEWALI MANDAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar mengesahkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di Kantor DPRD, Jumat (31/7/2026), setelah melalui pembahasan panjang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Meski memberikan persetujuan, DPRD tidak menutup mata terhadap sejumlah persoalan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah. Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Polewali Mandar, Iqram Akbar, menyampaikan lima permasalahan yang menjadi catatan penting dalam pembahasan tersebut.
Lima Catatan Krusial DPRD Polewali Mandar untuk APBD 2025
Catatan pertama menyangkut realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski secara total mampu melampaui target, sejumlah sektor potensial dinilai belum tergarap maksimal. Iqram menyebut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Opsen BBN-KB masih belum memenuhi target. Ia menambahkan, masih banyak potensi objek dan subjek pajak yang belum terdata, termasuk dari sektor retribusi tempat parkir khusus dan layanan persampahan.
Kedua, DPRD menyoroti tingginya frekuensi pergeseran atau perubahan anggaran melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. Hal ini mengindikasikan perencanaan anggaran yang kurang matang dan tidak didukung basis data yang valid, sehingga berujung pada pengelolaan keuangan yang tidak optimal.
Ketiga, struktur belanja daerah dinilai timpang. Belanja pegawai masih mendominasi hingga 41,76 persen dari total belanja daerah, sementara belanja modal hanya 8,95 persen. Rasio ini, menurut Iqram, menunjukkan kinerja keserasian anggaran yang belum sehat karena porsi biaya birokrasi jauh lebih besar dibanding belanja untuk pelayanan langsung kepada masyarakat.
Silpa Rp 23,5 Miliar di Tengah Beban Anggaran Rp 67 Miliar
Catatan keempat yang tak kalah penting adalah adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 23,5 miliar lebih. Di sisi lain, pemerintah daerah juga meninggalkan beban anggaran yang mencapai Rp 67 miliar lebih. Kondisi ini dinilai sebagai cerminan manajemen pengelolaan kas yang belum profesional.
“Manajemen pengelolaan anggaran yang belum optimal, terutama dalam pengelolaan kas, seperti kesalahan bayar, kelebihan bayar, pembayaran yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang valid dan lain-lain,” kata Iqram dalam penyampaiannya di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.
Kelima, DPRD menyoroti lemahnya manajemen sumber daya manusia (SDM) dan sinergitas antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kapasitas dan kompetensi SDM dalam penganggaran dan pengelolaan keuangan dinilai masih rendah. Selain itu, perencanaan program dan kegiatan belum terintegrasi dengan baik, serta penganggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja.
Respons Pemkab Polewali Mandar atas Catatan DPRD
Menanggapi berbagai catatan tersebut, Wakil Bupati Polewali Mandar, Andi Nursami Masdar, menegaskan bahwa pemerintah kabupaten telah menyajikan laporan keuangan secara wajar dalam semua hal yang material. Ia memandang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan sekadar perhitungan realisasi anggaran, melainkan bentuk akuntabilitas publik.
“Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada setiap tahunnya bukan hanya sekadar perhitungan realisasi anggaran, akan tetapi yang lebih penting adalah bentuk akuntabilitas dalam pelaksanaan APBD dan sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan kinerja pemerintahan,” ucap Andi Nursami.
Andi Nursami menambahkan, seluruh kritik dan saran yang disampaikan DPRD akan dijadikan bahan berharga untuk perbaikan kualitas pembangunan daerah. Pihaknya mengaku siap menerima kritik sebagai konsekuensi menjadi pejabat publik yang mengemban amanah masyarakat.
