MAMUJU — Kongres perdana yang berlangsung di Mamuju itu sempat diwarnai perdebatan alot soal format kelembagaan. Forum akhirnya menyepakati prinsip kesetaraan tanpa hierarki antar-organisasi, dengan struktur pengurus harian yang dipilih melalui musyawarah mufakat.
Aktivis Andika Putra didapuk sebagai Ketua GLS, didampingi Abd. Mubarak sebagai Sekretaris, dan H. Muh. Hasan sebagai Bendahara. Andika menegaskan bahwa jabatan itu bukan sekadar seremonial, melainkan amanah untuk menyatukan energi perlawanan sipil di Tanah Mandar.
Apa yang Membedakan GLS dari Wadah Lain?
Aliansi ini mengusung jargon "Bersatu Lawan Korupsi Wujudkan Sulbar Bersih dan Berintegritas". Berbeda dari koalisi sebelumnya yang kerap berjalan sendiri-sendiri, GLS dirancang sebagai benteng bagi aduan publik yang selama ini tersumbat di meja birokrasi.
"GLS hadir sebagai wadah pemersatu. Fokus kami jelas: memberikan kontribusi nyata dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, baik di tingkat daerah maupun nasional," ujar Andika usai terpilih.
Langkah Awal: Deklarasi di Jalanan, Bukan di Hotel
Aliansi ini memberi sinyal keras bahwa mereka tidak akan menjadi macan kertas. Dalam waktu dekat, GLS berencana menggelar deklarasi resmi yang tidak dikemas di hotel mewah, melainkan dirangkaikan langsung dengan aksi unjuk rasa.
"Kami akan segera deklarasi sekaligus menyuarakan beberapa isu krusial yang sudah kami bedah tuntas. GLS harus menjadi kekuatan penyeimbang yang independen, kritis, dan konstruktif untuk memastikan jalannya pemerintahan yang bersih," pungkas Andika.
Dukungan dari Luar Forum
Dukungan mengalir deras dari sejumlah jejaring LSM yang absen dalam pertemuan perdana. Mereka menyatakan tunduk dan sepakat pada hasil "GLS Jilid Pertama" ini. Publik kini menanti apakah koalisi baru ini mampu menjadi watchdog yang efektif atau justru terjebak pragmatisme gerakan.
