SULAWESI BARAT — Kegagalan Kongres Amerika Serikat memperpanjang undang-undang penyadapan asing pada Kamis malam (20/6) waktu setempat membuat Section 702 dari Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) resmi berakhir. Ini pertama kalinya aturan tersebut mati sejak 2008. DPR AS dijadwalkan baru bisa memberikan suara lagi pada 23 Juni mendatang.
Section 702 memberi wewenang kepada badan intelijen, termasuk NSA dan FBI, untuk melakukan pengawasan tanpa surat perintah terhadap target asing di luar AS. Namun celah hukum ini juga membuka pintu bagi penyadapan warga negara Amerika—tanpa perlu bukti kuat, cukup alasan bahwa informasi yang dikumpulkan "cukup mungkin" terkait intelijen asing.
Pelanggaran Puluhan Ribu Kali Terjadi
Praktik itu sudah berulang kali disalahgunakan. Pengadilan FISA menemukan puluhan ribu pencarian database ilegal hanya pada 2017 dan 2018. Pada 2019, seorang hakim memutuskan FBI dan NSA melakukan banyak pelanggaran terhadap hukum dan perintah pengadilan saat mengumpulkan data dari perusahaan telepon dan teknologi.
"Section 702 adalah kewenangan intelijen asing yang kritis, tapi kami tidak bisa dengan hati nurani bersih menyetujui perpanjangan tanpa reformasi signifikan," kata Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries dalam pernyataan bersama. Partai Demokrat mendorong perubahan substansial untuk melindungi privasi warga.
Kontroversi Calon DNI Jadi Pemantik
Laporan Politico menyebut Kongres sebenarnya hampir menyetujui perpanjangan tiga tahun. Semuanya berubah setelah Presiden Trump mengumumkan rencana menunjuk sekutu politiknya, Bill Pulte, sebagai Direktur Intelijen Nasional.
Partai Demokrat menolak Pulte karena tidak punya pengalaman intelijen dan khawatir ia akan menyalahgunakan data Section 702 untuk kepentingan politik pribadi. Pulte sebelumnya kerap menuduh anggota Dewan Federal Reserve Lisa Cook melakukan penipuan hipotek—klaim yang sudah terbukti palsu. Cook akhirnya dipecat Trump pada Agustus lalu.
Trump kini menominasikan Jay Clayton, jaksa federal utama New York, untuk posisi DNI. Namun ia mengisyaratkan Pulte bisa menjabat sebagai pelaksana tugas. "Perlu jaminan jelas bahwa Tuan Pulte tidak akan menjadi Plt DNI," tulis Senator Mark Warner dalam pernyataannya.
Suara Gagal di DPR dan Senat
DPR menolak proposal perpanjangan hingga 2 Juli dengan suara 218-198. Usulan itu butuh dua pertiga mayoritas, tapi bahkan mayoritas sederhana pun tidak tercapai. Hampir 20 anggota Partai Republik bergabung dengan Demokrat untuk memblokir mosi tersebut. Beberapa jam kemudian, Senator Oregon Ron Wyden juga memblokir beberapa usulan perpanjangan di Senat.
Bagi pengguna teknologi di Indonesia, kisruh ini punya implikasi langsung. Banyak layanan cloud, media sosial, dan aplikasi komunikasi yang digunakan sehari-hari—dari WhatsApp hingga Google Drive—berbasis di AS dan tunduk pada hukum FISA. Selama Section 702 berlaku, data pengguna Indonesia yang tersimpan di server AS secara teknis bisa diakses badan intelijen Amerika tanpa sepengetahuan pengguna.
Sampai Kongres kembali bersidang 23 Juni, masa depan pengawasan digital tanpa batas ini menggantung. Keputusan yang diambil pekan depan akan menentukan apakah privasi warga negara—termasuk pengguna Indonesia—akan lebih terlindungi atau justru semakin terancam.
