MAMUJU — Komisi II DPRD Sulawesi Barat menyoroti kinerja sejumlah OPD yang dinilai lamban dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga saat ini, capaian PAD baru mencapai 28 persen dari total target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan.
Ketua Komisi II DPRD Sulbar, dalam rapat evaluasi bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan beberapa dinas teknis, menegaskan bahwa angka tersebut masih jauh dari harapan. Pihaknya mendesak agar setiap OPD segera menggenjot penerimaan dari sektor pajak, retribusi, dan sumber-sumber PAD lainnya yang belum optimal.
Penyebab Lambatnya Realisasi PAD
Menurut data yang dipaparkan dalam rapat, sejumlah OPD dinilai kurang agresif dalam melakukan penagihan dan pendataan wajib pajak. Beberapa sektor yang menjadi andalan PAD, seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel-restoran, belum menunjukkan kontribusi maksimal.
Komisi II juga menyoroti lemahnya koordinasi antar-instansi dalam proses pemungutan. Akibatnya, potensi penerimaan dari sektor tertentu tidak tertangani dengan baik. DPRD meminta agar Bapenda selaku koordinator segera menyusun strategi baru untuk mengejar ketertinggalan.
DPRD Minta OPD Lebih Responsif
"Kami minta OPD tidak hanya menunggu, tetapi harus aktif menjemput bola. Target PAD bukan sekadar angka, tetapi untuk membiayai pembangunan dan layanan publik di Sulbar," ujar salah satu anggota Komisi II dalam rapat tersebut.
Legislator juga mengingatkan bahwa realisasi PAD yang rendah akan berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah. Jika tidak segera diperbaiki, beberapa program prioritas yang sudah direncanakan terancam molor atau bahkan tidak bisa dijalankan.
Langkah Selanjutnya
Komisi II DPRD Sulbar berencana memanggil secara khusus OPD yang capaiannya paling rendah untuk dimintai penjelasan. Evaluasi berkala akan terus dilakukan setiap bulan hingga akhir tahun anggaran untuk memastikan target PAD bisa tercapai.
Sementara itu, pihak Bapenda mengakui masih ada kendala di lapangan, termasuk kesadaran wajib pajak yang rendah dan infrastruktur pendataan yang belum memadai. Namun, mereka berjanji akan meningkatkan koordinasi dan mempercepat digitalisasi layanan pajak.
