SULAWESI BARAT — Pemerintah melalui Kementerian ESDM tengah menyelaraskan seluruh perencanaan kelistrikan nasional demi mewujudkan target pembangunan PLTS berkapasitas 100 GW. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyatakan, pendanaan jumbo ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Porsi terbesar akan berasal dari skema produsen listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP).
"Saya rasa 70% berasal dari IPP sehingga sektor swasta akan bergabung dalam program besar ini," ujar Eniya dalam acara The 50th IPA Convention & Exhibition (Convex) di ICE BSD, Tangerang, Senin (25/5/2026).
Fokus Utama: Gantikan Solar Mahal di Indonesia Timur
Pembangunan PLTS ini tidak sekadar mengejar target energi hijau. Pemerintah mengarahkan sebagian besar kapasitasnya untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang mendominasi wilayah Indonesia Timur. Langkah ini dinilai krusial secara keekonomian karena biaya penyediaan listrik dari bahan bakar solar di daerah terpencil sangat tinggi.
Eniya mengungkapkan, di beberapa lokasi, biaya listrik dari diesel mencapai lebih dari 1 dolar AS per kilowatt-hour (kWh). "Jadi bagian besar dari program tenaga surya 100 GW adalah bagaimana mengurangi penggunaan diesel di bagian timur Indonesia," jelasnya.
Tekan Impor BBM dan Perkuat Ketahanan Energi
Dengan beralih ke energi surya, pemerintah optimistis dapat menekan angka impor bahan bakar fosil. Langkah ini sekaligus memperkuat indeks ketahanan energi nasional yang saat ini berada di level 6,7. Kementerian ESDM berkomitmen menyederhanakan regulasi untuk mempermudah masuknya investasi di sektor energi baru terbarukan.
"Kami telah memperkuat regulasi kami untuk membuat investasi yang mudah, bisnis yang mudah, dan tidak ada lagi regulasi dan perizinan yang panjang," tegas Eniya.
Tekanan Geopolitik Jadi Pemicu Percepatan
Presiden Prabowo Subianto secara khusus menekankan percepatan transisi ke energi hijau ini. Dalam acara Indonesia-Japan Business Forum di Tokyo pada Senin (30/3/2026), ia menargetkan kapasitas PLTS 100 GW tercapai dalam tiga tahun ke depan. Menurutnya, eskalasi konflik dan ketidakpastian geopolitik, khususnya di Timur Tengah, menjadi ancaman serius bagi stabilitas pasokan energi nasional.
"Bagi kami, hal ini lebih mendesak karena situasi geopolitik di Timur Tengah memberikan ketidakpastian strategis bagi keamanan energi kami," ujar Prabowo.
Sebagai antisipasi, pemerintah terus menggenjot pemanfaatan sumber daya domestik. Selain tenaga surya, Indonesia memiliki potensi besar di panas bumi dan tengah mempercepat produksi bahan bakar nabati seperti biodiesel 50% (B50) dan bioetanol.
