PASANGKAYU — Kepala Dinas PUPR Pasangkayu, Syamsunar, mengungkapkan bahwa usulan yang dibawa beberapa bulan lalu ke Palu akhirnya membuahkan hasil. Delapan titik irigasi yang tersebar di empat kecamatan akan segera diperbaiki menggunakan pagu APBN.
“Alhamdulillah, kunjungan saya ke BWS Sulawesi Tengah di Palu beberapa bulan lalu membuahkan hasil. 8 (delapan) irigasi diusulkan Pemda Pasangayu telah disetujui untuk direhabilitasi tahun ini,” kata Syamsunar dalam keterangannya di Pasangkayu, Selasa (16/6/2026).
Delapan Titik Irigasi yang Akan Direhabilitasi
Syamsunar merinci, kedelapan titik pembangunan irigasi tersebut berada di wilayah Kecamatan Sarjo, Bambaira, Bambalamotu, dan Doripoku. Lokasi spesifiknya meliputi Bambalamotu, Bambaira, Pangiang, Patika, Pedongga, Sarude, dan Sarjo.
“Dari 8 titik itu masuk di 4 (empat) wilayah kecamatan yakni, Kecamatan Sarjo, Bambaira, Bambalamotu, dan Doripoku,” tambahnya.
Program Prioritas untuk Ketahanan Pangan
Menurut Syamsunar, perbaikan saluran irigasi dan bendungan ini merupakan bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Ia menegaskan program Inpres (Instruksi Presiden) ini mendapat pengawalan khusus dari pihak balai.
Bupati Pasangkayu, Yaumil Ambo Djiwa, disebut terus mendorong pemenuhan kebutuhan para petani, khususnya petani sawah di wilayah setempat. Rehabilitasi irigasi dinilai sangat menentukan hasil pertanian yang akan diperoleh petani.
Proses Pengusulan dan Harapan ke Depan
Proses pengusulan melibatkan Dinas PUPR, Baperida, dan DPRD Pasangkayu yang melakukan kunjungan ke Dirjen SDA Kementerian PUPR melalui Direktur OP dan Irigasi. Usulan tersebut kemudian diteruskan ke Balai Wilayah III Sulteng hingga akhirnya disetujui.
“Rehabilitasi 8 daerah irigasi, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian serta memperkuat sektor pangan di Kabupaten Pasangkayu,” ujar Syamsunar.
Pelaksanaan rehabilitasi akan dilakukan oleh BWS Sulawesi Tengah. Pemerintah daerah berharap perbaikan ini dapat segera dimulai pada awal tahun anggaran 2026 agar para petani dapat merasakan manfaatnya pada musim tanam berikutnya.
