MAMUJU — Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat pembahasan perpanjangan kerja sama antara pemprov dan BPJS Kesehatan Cabang Mamuju. Agenda ini menyasar penyelenggaraan program JKN bagi peserta PBPU dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.
Rapat dipimpin oleh Muh. Dhany Sadry, S.IP, selaku Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemkesra. Pertemuan dihadiri perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Mamuju dan jajaran terkait, serta menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka.
Tiga Aspek yang Dibahas: Kepesertaan, Data, dan Pembiayaan
Dalam rapat tersebut, terdapat tiga aspek teknis dan administratif yang menjadi fokus utama. Pertama, mekanisme kepesertaan agar tidak ada celah bagi warga yang kehilangan akses layanan. Kedua, validasi data peserta untuk memastikan data penerima bantuan iuran akurat dan tepat sasaran. Ketiga, dukungan pembiayaan serta strategi peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
Muh. Dhany Sadry menegaskan bahwa perpanjangan kerja sama ini merupakan langkah strategis. “Program JKN merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan sosial di bidang kesehatan. Oleh karena itu, perpanjangan kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memastikan masyarakat Sulawesi Barat tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Evaluasi Periode Sebelumnya Jadi Dasar Perbaikan
Rapat tak hanya membahas perpanjangan kontrak. Forum ini sekaligus menjadi ajang evaluasi terhadap pelaksanaan program pada periode sebelumnya. Beberapa tantangan dalam proses pendataan dan kepesertaan turut diidentifikasi.
Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar perbaikan agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat.
Komitmen Pemprov: UHC Harus Dipertahankan
Di tempat terpisah, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, menekankan komitmen pemprov. Menurutnya, keberhasilan pencapaian UHC harus terus dipertahankan melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan.
“Keberhasilan pencapaian Universal Health Coverage harus terus dipertahankan melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan. Kami berharap kerja sama yang terjalin dapat semakin memperkuat akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan dukungan pemerintah,” kata Murdanil.
Ia menambahkan, sinergi seluruh pihak menjadi kunci agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Lewat rapat ini, proses perpanjangan kerja sama diharapkan berjalan lancar dan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan di Sulawesi Barat.
