MAMUJU TENGAH — Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mengambil langkah strategis untuk mengamankan keberlangsungan pelayanan kesehatan masyarakat. Sebanyak 368 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga kesehatan (nakes) mendapatkan kepastian perpanjangan masa kerja pasca evaluasi kinerja dan penyesuaian kebutuhan daerah.
Keputusan ini memperpanjang masa pengabdian para nakes angkatan 2023 yang semula dijadwalkan berakhir pada 2026. Dengan kebijakan terbaru ini, ratusan tenaga medis tersebut akan terus bertugas memberikan pelayanan di berbagai fasilitas kesehatan hingga tahun 2028 mendatang.
Solusi Alternatif di Tengah Keterbatasan Anggaran Daerah
Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras menjelaskan bahwa perpanjangan kontrak ini merupakan prioritas pemerintah daerah untuk menjaga kualitas pelayanan publik. Meski kondisi fiskal daerah sedang dalam dinamika efisiensi, keberadaan tenaga kesehatan dianggap sebagai garda terdepan yang tidak boleh terganggu.
“Hari ini kami memperpanjang tenaga kontrak Dinkes angkatan 2023 yang berakhir 2026, langsung sampai 2028,” ujar Bupati Arsal Aras saat memberikan sambutan di hadapan ratusan tenaga kesehatan penerima kontrak.
Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kabupaten dalam memberikan kepastian kerja. Arsal menekankan bahwa ketika regulasi atau solusi dari pemerintah pusat belum tersedia secara spesifik, pemerintah daerah wajib mencari jalan keluar demi kepentingan masyarakat luas.
Harapan Stabilitas Keuangan untuk Hak Tenaga Kontrak
Proses perpanjangan ini tidak dilakukan secara serampangan, melainkan melalui tahap evaluasi terhadap 368 nakes tersebut. Pemerintah berharap perpanjangan masa kontrak ini berbanding lurus dengan peningkatan performa pelayanan kesehatan di Puskesmas maupun RSUD yang tersebar di Mamuju Tengah.
Terkait pemenuhan hak-hak keuangan para tenaga kontrak, Bupati Arsal Aras berharap kondisi ekonomi nasional dan daerah terus membaik. Stabilitas anggaran menjadi faktor kunci agar seluruh kewajiban pemerintah terhadap tenaga kesehatan dapat tertunaikan tanpa kendala di masa depan.
“Kalau pusat belum beri solusi, daerah cari jalan alternatif. Insyaallah, kalau kondisi normal, keuangan kita mampu menutup semuanya,” ungkapnya.
Kebijakan perpanjangan kontrak ini diharapkan menjadi pondasi kuat bagi penguatan sistem kesehatan di Sulawesi Barat, khususnya di wilayah Bumi Manakarra. Fokus utama pemerintah kini tertuju pada optimalisasi distribusi tenaga medis agar layanan kesehatan dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok desa.
