MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mematangkan strategi pemotongan rantai kemiskinan dan stunting melalui program Pastipadu. Gubernur Suhardi Duka menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menggunakan basis data tunggal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Langkah ini ditempuh demi akurasi sasaran intervensi.
Instruksi itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Program Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Terpadu (Pastipadu) di Ballroom Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Mamuju, Selasa (2/6/2026). Rapat dihadiri jajaran pimpinan OPD Sulbar, perwakilan BKKBN, BPS, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), hingga pelaku usaha swasta.
Data Tunggal BPS dan BKKBN Jadi Kunci Akurasi Sasaran
Suhardi menegaskan, akurasi data menjadi prasyarat utama agar alokasi anggaran dan bantuan sosial tidak salah sasaran. Ia meminta seluruh jajaran tidak bekerja berdasarkan asumsi, melainkan merujuk pada data valid yang disuplai BPS dan BKKBN.
“Kita akan lanjutkan program ini dan kita akan semakin mantapkan. Semua kita bekerja berdasarkan data dari BPS, kemudian dari BKKBN. Dengan demikian, pekerjaan ini menjadi prioritas pemerintah provinsi,” ujar Suhardi.
Hasil 2025: Angka Kemiskinan dan Stunting Turun Signifikan
Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren positif. Suhardi mengklaim intervensi yang dilakukan berhasil menekan grafik kemiskinan sekaligus menurunkan prevalensi angka stunting di Sulbar secara signifikan.
“Hasil kerja kita di tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Terjadi penurunan angka kemiskinan. Terjadi juga penurunan angka stunting yang cukup signifikan,” kata dia.
Fakta Singkat Program Pastipadu Sulbar
- Program lintas sektor yang menggabungkan penanganan stunting dan kemiskinan secara terpadu.
- Melibatkan OPD provinsi, pemerintah kabupaten, Baznas, dan pelaku usaha swasta.
- Mengadopsi basis data tunggal BPS dan BKKBN sebagai acuan intervensi.
- Akan dilanjutkan jangka panjang dengan skala intervensi lebih masif dan terukur.
Roadmap Penanganan: Dari Gizi Spesifik hingga Pemberdayaan Ekonomi
Dalam rapat tersebut, para pimpinan OPD memaparkan roadmap penanganan kemiskinan secara bergantian. Cakupannya mulai dari pemenuhan gizi spesifik hingga pemberdayaan ekonomi lokal di tingkat keluarga prasejahtera.
Sektor swasta dan Baznas menyatakan komitmennya untuk menyokong pembiayaan alternatif di luar APBD demi menyukseskan program prioritas ini. Suhardi menekankan sinergi dan komitmen intervensi secara terpadu dari hulu ke hilir menjadi kunci utama penyelesaian dua isu krusial tersebut.
“Kita semakin permantap dan terpadu program kita. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, termasuk Baznas dan pelaku usaha. Kita semakin berkomitmen untuk menangani itu,” ujar Suhardi.
