MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, mengingatkan bahwa ideologi Pancasila harus menjadi "darah dan semangat" seluruh lapisan masyarakat, bukan sekadar simbol negara. Peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Lapangan Mapolda Sulbar, Senin (1/6/2026), ia nilai sebagai momentum krusial untuk memperkuat komitmen kolektif dalam menghadapi era digital.
Ancaman Digital dan Peran Regulasi Daerah
Suhardi Duka tak menampik bahwa perkembangan teknologi membawa tantangan baru yang kompleks bagi kehidupan berbangsa. Namun, ia optimistis dampak buruk dari arus digitalisasi bisa ditekan jika nilai-nilai luhur Pancasila dijadikan dasar dalam setiap kebijakan publik.
"Saya kira ini adalah suatu momen sejarah, lahirnya ideologi Pancasila. Di mana ideologi ini tidak hanya menjadi pandangan hidup, tapi harus menjadi darah, menjadi semangat dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia," ujar Suhardi Duka kepada awak media.
Mengutip Amanat BPIP: Mitigasi Harus Jadi Prioritas
Dalam sambutannya, Gubernur menyitir amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang menekankan pentingnya mitigasi terhadap dampak negatif teknologi. Ia menyebut bahwa setiap regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah harus berakar pada nilai keadilan sosial dan kemanusiaan.
"Tadi Kepala Badan Ideologi Pancasila mengingatkan kita bahwa distruksi teknologi harus tetap dijaga. Semua faktor negatifnya bisa kita elakkan bila kita betul-betul bisa menjiwai dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam kebijakan publik," kata Suhardi Duka.
Forkopimda dan ASN Jadi Garda Terdepan
Pesan dari pusat tersebut dinilai sangat relevan dengan dinamika sosial-politik saat ini. Suhardi Duka menegaskan bahwa implementasi nilai Pancasila dalam kebijakan publik merupakan tanggung jawab kolektif yang tidak bisa ditawar oleh para penyelenggara negara.
"Saya kira itu sangat benar. Kita semua, seluruh menteri dan kepala daerah, akan melaksanakan itu," pungkasnya.
Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Sulbar berlangsung khidmat. Agenda tahunan ini dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), personel TNI-Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta berbagai elemen masyarakat setempat sebagai simbol perekat persatuan di tengah keberagaman.
