TOPOYO — Upaya pengendalian HIV/AIDS, tuberkulosis (TBC), dan malaria di Mamuju Tengah tidak lagi hanya bertumpu pada fasilitas kesehatan. Pemerintah kabupaten mulai memperluas jejaring kemitraan hingga ke tingkat pemerintahan desa dan masyarakat, dengan harapan penemuan kasus serta pendampingan pasien bisa berjalan lebih optimal.
Hal ini mengemuka dalam Pertemuan Penguatan Kemitraan PP-ATM Tahun 2026 yang digelar di Hotel Fadilah Topoyo, Kamis (27/8/2026). Kegiatan ini menjadi ruang koordinasi bagi berbagai instansi untuk menyamakan persepsi dalam menyukseskan program pencegahan tiga penyakit menular tersebut.
Desa Jadi Garda Terdepan Penanganan Kasus
Para peserta diskusi sepakat bahwa peran pemerintah desa tidak bisa ditawar lagi. Keterlibatan aktif dari level terbawah dinilai menentukan keberhasilan upaya pencegahan, penemuan kasus, pengobatan, hingga edukasi publik kepada warga.
Penguatan kemitraan ini ditargetkan menghasilkan rumusan langkah strategis yang terukur. Pendekatan lintas program dan lintas sektor diharapkan mampu memastikan layanan kesehatan menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan secara terpadu dan berkelanjutan.
Dukungan Penuh untuk Visi Sulawesi Barat yang Lebih Sehat
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dr. Nursyamsi Rahim, memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai forum ini sejalan dengan visi pembangunan daerah.
"Kegiatan ini sangat sejalan dengan Visi 'Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera'. Melalui sinergi dan kemitraan yang semakin kuat, kita berharap upaya pengendalian AIDS, TBC, dan Malaria dapat memberikan dampak nyata bagi terwujudnya masyarakat yang lebih sehat," tegas dr. Nursyamsi.
Ia menambahkan, upaya kolaboratif ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dalam mengakselerasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Mengapa Kemitraan Lintas Sektor Menjadi Krusial?
TBC dan malaria masih menjadi tantangan serius di wilayah timur Indonesia, termasuk Sulawesi Barat. Sementara itu, stigma sosial kerap menjadi penghambat utama penanganan kasus HIV/AIDS di tingkat komunitas.
Dengan melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat, diharapkan edukasi publik bisa berjalan lebih efektif. Warga yang berisiko atau mengalami gejala juga diharapkan lebih berani memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat tanpa rasa takut.
Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk membangun sistem rujukan yang lebih solid antara desa, puskesmas, dan rumah sakit. Ke depan, setiap desa diharapkan memiliki kader kesehatan yang terlatih untuk memantau kondisi warganya secara berkala.
