MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menilai capaian penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) ke 2,8 persen pada Mei 2026 belum menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan di daerah itu. Persoalan yang masih mengganjal adalah komposisi pekerja formal yang baru menyentuh 30,30 persen dari total penduduk bekerja.
Angka itu disampaikan Suhardi dalam amanatnya pada upacara Hari Jadi ke-22 Sulawesi Barat, Selasa 22 September 2026. Ia meminta jajaran pemprov tidak berhenti pada upaya mengurangi jumlah pengangguran semata.
Setengah Penduduk Pekerja Masih di Sektor Pertanian
Suhardi menyebut sekitar setengah penduduk pekerja di Sulbar masih terkonsentrasi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Konsentrasi itu membuat kualitas pekerjaan yang tersedia belum sepenuhnya menjamin kesejahteraan.
"Kita harus jujur melihat tantangannya. Sekitar setengah penduduk pekerja masih terkonsentrasi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan," ujarnya.
Menurut dia, tantangan berikutnya adalah meningkatkan kualitas pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat. Porsi pekerja formal dinilai masih harus terus ditingkatkan.
"Porsi pekerja formal masih harus kita tingkatkan. Artinya ke depan kita tidak cukup hanya menciptakan pekerjaan. Kita harus menciptakan pekerjaan yang layak, produktif dan memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik," kata Suhardi Duka.
Program Padat Karya di 334 Titik Serap 7.900 Tenaga Kerja
Untuk menekan pengangguran sekaligus membuka kesempatan kerja, Pemprov Sulbar menjalankan program padat karya pada 2026. Program itu dilaksanakan di 334 titik lokasi pekerjaan dan menyerap sekitar 7.900 tenaga kerja.
Dukungan anggaran untuk program tersebut mencapai Rp50,94 miliar. Pemerintah juga memperkuat kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan dengan anggaran sekitar Rp1,2 miliar.
Pelatihan keterampilan diarahkan agar pekerja yang masuk pasar kerja memiliki bekal kompetensi yang sesuai kebutuhan industri. Skema ini menyasar angkatan kerja yang belum terserap sektor formal.
Pembangunan Ketenagakerjaan Tak Cukup Dihitung dari Jumlah Pekerja
Suhardi menegaskan, pembangunan ketenagakerjaan ke depan tidak hanya berbicara tentang berapa banyak orang yang mendapatkan pekerjaan. Yang tak kalah penting, bagaimana pekerjaan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pandangan itu menempatkan kualitas kerja sebagai ukuran utama, bukan sekadar kuantitas lapangan kerja. Pemerintah daerah pun diminta menyiapkan kebijakan yang mendorong peralihan pekerja dari sektor informal ke formal.
Dengan TPT yang sudah berada di 2,8 persen, ruang perbaikan yang tersisa bagi Pemprov Sulbar lebih banyak berada di sisi kualitas. Targetnya, proporsi pekerja formal bisa naik dan pendapatan warga ikut terdongkrak.
