MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengambil langkah konkret dalam perlindungan anak dengan mengukuhkan Forum Anak Sulbar masa bakti 2026-2028. Pengukuhan ini dirangkaikan dengan Pertemuan dan Kerja Sama Lintas Sektor Pencegahan Kekerasan dan Perkawinan Anak yang digelar di Mamuju, Jumat pekan lalu.
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos P3APMD) Sulbar itu dihadiri para pemangku kepentingan yang membidangi perlindungan anak.
Anak Bukan Sekadar Objek Pembangunan
Sekda Sulbar Junda Maulana menegaskan bahwa anak-anak harus menjadi subjek, bukan sekadar objek pembangunan. Ia mendorong Forum Anak yang baru dikukuhkan untuk aktif menyuarakan persoalan yang mereka hadapi.
“Kita ingin anak-anak tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek pembangunan. Mereka harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan penyusunan program yang berkaitan dengan kebutuhan mereka sendiri,” ujar Junda dalam sambutannya.
Sinergi Lintas Sektor Jadi Kunci
Menurut Junda, penanganan kekerasan terhadap anak tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu instansi. Ia menyebut sinergi lintas sektor sebagai kunci utama, sejalan dengan visi misi Gubernur Suhardi Duka.
“Hari ini kita melaksanakan koordinasi lintas sektor untuk penanganan kekerasan anak. Penanganan tindak kekerasan terhadap anak sangat membutuhkan keterlibatan lintas sektor karena anak adalah aset bangsa dan aset daerah yang harus kita jaga tumbuh kembangnya,” kata Junda.
Ia menambahkan, cita-cita Indonesia Emas 2045 hanya bisa tercapai jika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, berkarakter, dan inovatif. Namun masih banyak anak yang menghadapi persoalan, baik sebagai korban maupun pelaku.
Tiga Lingkungan yang Harus Aman bagi Anak
Junda menyoroti tiga lingkungan utama yang harus menjamin keamanan anak. Pertama, di rumah, orang tua harus membangun komunikasi terbuka dan menghindari kekerasan. Kedua, di lingkungan masyarakat, perlu ada jaminan keamanan agar anak terhindar dari persoalan sosial.
Ketiga, di sekolah, anak-anak harus mendapat ruang aman dan bebas diskriminasi. Junda secara khusus mengingatkan para tenaga pendidik untuk menjadi pengayom, bukan pelaku kekerasan.
“Guru harus menjadi pengayom, bukan pelaku kekerasan. Pendidikan harus melahirkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak, bukan justru menjadi tempat terjadinya kekerasan,” tegasnya.
Forum Anak sebagai Wadah Partisipasi
Pemprov Sulbar berharap Forum Anak yang baru dikukuhkan mampu menjadi pelopor dan penggerak bagi anak-anak lain untuk terus berkreasi, berinovasi, serta menyuarakan persoalan yang dihadapi anak. Forum ini juga diharapkan menjadi wadah partisipasi anak dalam pembangunan daerah.
Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dan peran aktif Forum Anak, Pemprov Sulbar optimistis upaya perlindungan anak bisa berjalan lebih optimal demi menciptakan generasi unggul dan berdaya saing menyongsong Indonesia Emas 2045.
