SULAWESI BARAT — Ancaman pencabutan izin itu disampaikan langsung oleh jajaran Kementan di Jakarta, menyusul laporan maraknya praktik pembelian TBS di bawah harga patokan yang ditetapkan oleh tim penetapan harga daerah. Selama ini, harga TBS seharusnya mengacu pada formula yang mempertimbangkan usia tanaman dan harga minyak sawit mentah (CPO) global. Namun, banyak pabrik yang seenaknya memotong harga dengan dalih kualitas buah atau biaya transportasi.
Kerugian Petani Bisa Miliaran Rupiah per Bulan
Praktik ini bukan soal selisih harga kecil. Dalam satu kali panen, petani bisa kehilangan pendapatan hingga ratusan ribu rupiah per ton TBS. Untuk petani dengan lahan beberapa hektar, akumulasi kerugian dalam sebulan bisa mencapai belasan juta rupiah. Jika dikalkulasi secara nasional, potensi kerugian petani akibat ulah pabrik nakal ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah setiap bulannya.
Kementan menegaskan, sanksi administratif akan diberikan secara bertahap. Mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara operasional, hingga yang paling berat adalah pencabutan izin usaha. "Kami tidak akan mentolerir pabrik yang merugikan petani. Data harga di lapangan terus kami pantau," ujar pejabat Kementan dalam keterangan resminya.
Mengapa Harga TBS Bisa Anjlok?
Anjloknya harga TBS tidak lepas dari tekanan harga CPO global yang sedang turun. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika penurunan harga global dijadikan alasan oleh pabrik untuk memotong harga TBS secara tidak proporsional. Padahal, dalam mekanisme yang adil, penurunan harga CPO harus dihitung secara transparan berdasarkan formula yang disepakati bersama antara petani, pabrik, dan pemerintah daerah.
Pemerintah daerah sendiri sudah membentuk tim penetapan harga yang bertugas menghitung harga acuan setiap dua pekan sekali. Sayangnya, masih banyak PKS yang mengabaikan acuan tersebut. Kementan pun mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap harga acuan daerah adalah syarat mutlak untuk mempertahankan izin operasional.
Nasib Petani di Ujung Tanduk
Di tingkat lapangan, petani sawit menjadi pihak yang paling tertekan. Biaya produksi seperti pupuk dan tenaga panen tidak pernah turun, sementara harga jual hasil kebun mereka dipangkas sepihak. Beberapa petani bahkan memilih menunda panen karena harga jual tidak menutup biaya angkut.
Langkah Kementan ini diharapkan menjadi efek jera bagi PKS yang selama ini bermain curang. Dengan ancaman pencabutan izin, pabrik tidak punya pilihan selain patuh pada aturan. Jika tidak, mereka harus siap kehilangan izin usaha di tengah kondisi industri yang sedang tidak menentu. Bagi petani, kepastian harga adalah nyawa usaha mereka.
/data/photo/2026/05/21/6a0e820ca3a34.png)
