SULAWESI BARAT — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia belum mengekspor listrik ke Singapura dalam waktu dekat karena kebutuhan dalam negeri masih besar. Ia juga mengingatkan Danantara agar tidak mudah tergoda lobi pihak Singapura, menegaskan bahwa izin ekspor sepenuhnya berada di tangan Kementerian ESDM.
Keputusan menahan ekspor listrik ini muncul di tengah tekanan kebutuhan pasokan domestik yang belum terpenuhi. Bahlil menyampaikan hal tersebut dalam acara Minerba Convex 2026, Senin (2/11/2026), dengan nada tegas bahwa kedaulatan energi nasional menjadi prioritas utama dibanding permintaan pasar luar negeri.
Alasan Pemerintah Menahan Ekspor
Menurut Bahlil, Indonesia masih membutuhkan listrik dalam jumlah besar untuk mendukung pertumbuhan industri dan kebutuhan rumah tangga. Karena itu, rencana pengiriman listrik ke Singapura belum bisa diwujudkan dalam waktu dekat.
"Saya sudah mengumumkan untuk Indonesia belum dalam waktu dekat, belum bisa mengekspor listrik. Kita masih butuh listrik. Enggak ada," ujar Bahlil.
Ia menegaskan keputusan ini bukan soal menutup pintu kerja sama, melainkan soal urutan prioritas. Pasokan dalam negeri harus aman lebih dulu sebelum Indonesia bicara soal ekspor ke negara tetangga.
Peringatan Keras untuk Danantara
Bahlil secara khusus menyoroti peran Danantara yang disebutnya kerap menjadi sasaran lobi pihak Singapura. Ia meminta badan pengelola investasi itu tidak mengambil keputusan di luar kewenangannya.
"Saya sudah kasih tahu Danantara, jangan kamu mau dilobi-lobi. Enggak ada. Izin itu ada di ESDM, bukan Danantara," tegas Bahlil yang juga menjabat Menteri ESDM.
Pernyataan itu menegaskan bahwa kewenangan pemberian izin ekspor listrik melekat pada Kementerian ESDM, bukan pada Danantara. Bahlil ingin memastikan tidak ada celah bagi kesepakatan yang melompati jalur resmi.
Kedaulatan Negara di Atas Segalanya
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menempatkan persoalan ekspor listrik sebagai bagian dari martabat negara. Menurutnya, keputusan energi harus mempertimbangkan kepentingan 280 juta jiwa, bukan sekadar keuntungan dagang jangka pendek.
"Kedaulatan negara saya dahulukan, wibawa negara saya mendahulukan. Marwah negara adalah marwah 280 juta jiwa yang ada di bangsa ini," sambungnya.
Pernyataan tersebut memberi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin terburu-buru melepas sumber daya energi ke pasar global sebelum kebutuhan domestik benar-benar tercukupi.
Harga Harus "Cengli", Bukan Sekadar Sepakat
Sebelumnya, rencana ekspor listrik ke Singapura memang belum terealisasi karena belum ada kesepakatan soal harga. Bahlil menyebut Indonesia sebenarnya terbuka untuk mengekspor listrik ke Singapura, asalkan skemanya saling menguntungkan kedua pihak.
"Untuk Singapura, kita juga akan ekspor, tapi harganya juga harus cengli. Selama itu belum kita bicara tentang win-win, maka saya pikir penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam," kata Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (11/5/2026).
Ia lantas membandingkan dengan kerja sama kelistrikan Indonesia–Malaysia yang dinilainya berjalan sehat. Dalam skema itu, Indonesia mengimpor listrik dari Malaysia melalui jalur PLTA di Kalimantan dengan harga yang dinilai wajar.
"Seperti kita melakukan kerja sama antara Malaysia dan Indonesia, itu kan kita juga impor listrik dari Malaysia, PLTA kita lewat Kalimantan. Itu bagus, harganya cengli," ujarnya.
Penutup: Sikap Bahlil menempatkan kebutuhan listrik domestik sebagai garis merah sebelum Indonesia membuka keran ekspor ke Singapura. Bagi pelaku industri dan rumah tangga, kepastian pasokan dalam negeri tetap menjadi prioritas, sementara kerja sama lintas negara hanya akan jalan bila harganya benar-benar menguntungkan kedua pihak.
