MAJENE — Tim surveilans DKPPKB Sulawesi Barat menurunkan tim kerja Surveilans, Imunisasi dan Haji untuk mengevaluasi tindak lanjut penanganan KLB keracunan pangan di Kabupaten Majene. Kegiatan itu juga menyasar pemantauan peningkatan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).
Dari 138 orang yang menghadiri hajatan di Dusun Tatakko, Desa Tubo Tengah, sebanyak 78 orang mengalami gejala gangguan kesehatan. Rinciannya, 34 laki-laki dan 44 perempuan.
Gejala Muncul Tengah Malam Usai Makanan Disajikan Siang
Gejala umumnya mulai dirasakan sekitar pukul 23.00 pada hari kejadian, setelah makanan disajikan sekitar pukul 11.00. Dua pasien sempat dirawat, masing-masing satu orang di Puskesmas Sendana II dan satu orang di Puskesmas Salutambung.
Pemeriksaan sampel tidak dilakukan karena jumlah sampel yang tersedia tidak mencukupi. Ketiadaan uji laboratorium itu membuat penyelidikan epidemiologi mengandalkan wawancara dan pencatatan kasus di lapangan.
Koordinasi dengan Dinkes Majene hingga Puskesmas Sendana II
Tim DKPPKB Sulbar berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Majene untuk memperoleh informasi perkembangan situasi pasca-KLB. Dari koordinasi itu, tim memetakan penanganan yang sudah dilakukan serta kebutuhan tindak lanjut.
Tim kemudian mengunjungi Puskesmas Sendana II untuk berkoordinasi dengan petugas surveilans dan tenaga kesehatan. Agenda utamanya memantau kondisi masyarakat serta memastikan pelaporan kasus berjalan sesuai prosedur.
Kegiatan itu melibatkan Tim Kerja Surveilans, Imunisasi dan Haji DKPPKB Sulbar, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) beserta tim surveilans Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, serta petugas surveilans dan tim promosi kesehatan Puskesmas Sendana II.
Laporan Kasus Wajib Segera Diverifikasi
Koordinasi diarahkan agar laporan kasus yang memenuhi kriteria kewaspadaan segera diverifikasi dan ditindaklanjuti. Langkah ini juga mendukung identifikasi kebutuhan penyelidikan epidemiologi supaya potensi penyebaran penyakit dapat diantisipasi sejak dini.
Kepala DKPPKB Sulbar dr. Nursyamsi Rahim mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut dia, penanganan kejadian kesehatan masyarakat perlu berjalan terintegrasi.
"Penguatan surveilans diharapkan memastikan setiap KLB maupun peningkatan kasus penyakit dapat segera terdeteksi, dilaporkan, dan ditangani sesuai prosedur," kata Nursyamsi dalam keterangan resmi yang diterima media.
Klaim Sejalan dengan Panca Daya Gubernur Sulbar
DKPPKB Sulbar menyebut upaya penguatan surveilans sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, "Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera". Program itu masuk Panca Daya ketiga, yakni mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berkarakter melalui perlindungan kesehatan masyarakat.
Bagi warga Tubo Tengah dan Sendana, yang paling dinantikan kini kepastian sumber kontaminasi. Tanpa uji sampel, penelusuran hanya bisa bersandar pada catatan gejala dan riwayat konsumsi makanan di hajatan tersebut.
