MAMUJU — Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 milik DKPPKB Sulawesi Barat dipaparkan dan dievaluasi oleh tim penilai yang melibatkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, dengan pengawasan Global Fund. Sebelum dinilai, dokumen tersebut melalui proses pendampingan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (FKM Unhas).
Penilaian mencakup kesesuaian dokumen dengan regulasi, Rencana Induk Bidang Kesehatan, serta sinkronisasi kebijakan pembangunan kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah. Aspek itu dinilai penting agar program yang direncanakan sesuai kebutuhan daerah dan berorientasi pada hasil.
Apa Saja yang Dinilai dari Renja Kesehatan Sulbar
Tim penilai mengevaluasi dokumen dari beberapa sisi. Pertama, kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. Kedua, keterkaitan dengan Rencana Induk Bidang Kesehatan. Ketiga, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Pemeriksaan itu memastikan program yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan warga Sulawesi Barat. Sekaligus mendukung prioritas pembangunan nasional maupun daerah.
Respons Kepala DKPPKB Sulbar
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyatakan hasil penilaian ini menjadi dorongan bagi jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan tata kelola program kesehatan.
Menurutnya, perencanaan yang baik tidak hanya memenuhi persyaratan administratif. Perencanaan harus mampu menerjemahkan kebutuhan masyarakat ke dalam program dan kegiatan yang jelas, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.
"Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan, Sulawesi Barat terus memperkuat fondasi pembangunan kesehatan yang berkelanjutan demi terwujudnya Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera," ujar dr. Nursyamsi.
Selaras dengan Visi Sulbar Maju dan Sejahtera
Penguatan perencanaan ini sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yaitu "Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera". Sektor kesehatan menjadi salah satu fondasi untuk mendukung masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
Hasil penilaian tersebut menjadi bekal untuk menyempurnakan perencanaan program kesehatan Tahun 2027. Penyelarasan kebijakan dan penguatan tata kelola diharapkan membantu perangkat daerah menentukan prioritas secara lebih tepat.
Dua hal lain yang ikut didorong adalah peningkatan efektivitas pelaksanaan program serta memastikan penggunaan anggaran berorientasi pada hasil. DKPPKB Sulbar berkomitmen melanjutkan penguatan perencanaan dan koordinasi lintas sektor agar program kesehatan Tahun 2027 semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
