POLMAN — Unit I Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulbar menurunkan tim ke Kantor Bupati Polewali Mandar dengan pengawalan personel Satreskrim Polres Polman. Dua ruang jadi sasaran: Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Keduanya bersinggungan langsung dengan pengelolaan dana yang kini disorot penyidik.
Penyidikan menyasar dugaan penggelapan dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana Insentif Kerohanian serta Jaminan Kesehatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2023 dan 2024. Penggeledahan dilakukan dengan dasar laporan polisi, surat perintah penyidikan, dan surat perintah penggeledahan.
Dokumen Apa yang Disita dari Ruang Kesra dan BPKAD?
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulbar Kombes Pol Abdul Aziz menyatakan tim berhasil mengamankan sejumlah dokumen yang dibutuhkan penyidik. Dokumen itu akan dipakai melengkapi berkas perkara.
"Alhamdulillah, kami berhasil menemukan dan menyita sejumlah dokumen yang sangat dibutuhkan untuk mengungkap fakta hukum di lapangan," ujar Abdul Aziz di lokasi penggeledahan.
Ia tidak merinci jenis maupun jumlah dokumen yang disita. Penyidik juga belum menyebut pihak yang akan diperiksa menyusul temuan tersebut.
Penyidik Janji Usut Tuntas Tanpa Tebang Pilih
Abdul Aziz menegaskan penyidikan berjalan transparan dan akuntabel. Menurutnya, seluruh fakta hukum akan diungkap sesuai tahapan yang berlaku.
"Kami akan mengusut tuntas kasus ini sampai ke akar-akarnya. Tidak ada pihak yang kebal hukum. Jika terbukti ada yang melanggar, proses hukum akan kami lanjutkan hingga selesai," tegasnya.
Polda Sulbar menyatakan akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara sesuai tahapan hukum. Sampai penggeledahan berlangsung, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar soal penyidikan ini.
Dana Insentif Kerohanian dan Jamkesda yang Jadi Sorotan
Dua pos anggaran yang diselidiki menyangkut layanan langsung ke warga. Insentif Kerohanian berkaitan dengan pembinaan keagamaan di daerah, sementara Jamkesda menopang biaya berobat warga yang tidak tertutup jaminan lain.
Penyidik belum memerinci berapa nilai dana yang diduga diselewengkan dari kedua pos tersebut. Perhitungan kerugian keuangan negara biasanya menyusul setelah dokumen anggaran dan bukti pengeluaran lengkap dikantongi penyidik.
Penggeledahan ini menandai tahap baru penanganan perkara. Penyidik kini memegang dokumen dari dua ruang di kantor bupati, dan tahapan berikutnya adalah pemeriksaan saksi serta penghitungan nilai kerugian.
