MAMUJU — Sebanyak 11.869 aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN di lingkungan Pemprov Sulawesi Barat telah menjalani pengukuran kompetensi digital tahun lalu. Hasilnya, rata-rata nilai yang diperoleh mencapai 2,76 poin dengan predikat baik.
Pengukuran itu menjadi pondasi awal bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan peningkatan keterampilan digital pegawai, sekaligus mempercepat digitalisasi layanan publik dan administrasi pemerintahan.
AI Bukan Pengganti ASN, tapi Alat Bantu Produktivitas
Kepala DiskominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengatakan keberadaan AI memang menjadi perhatian serius di tengah sorotan legislatif mengenai efisiensi jumlah pegawai akibat otomasi digital. Namun, ia menilai AI tetap sulit menggantikan peran ASN yang membutuhkan pertimbangan hukum dalam pengambilan keputusan publik.
"AI hendaknya dipandang sebagai alat bantu produktivitas," ujar Ridwan, Senin (31/8/2026) di Mamuju.
Pelatihan Digital untuk Pejabat, Pegawai, hingga ASN
Tindak lanjut dari pengukuran kompetensi tersebut, Pemprov Sulbar bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI membuka pelatihan digital. Sasaran pelatihan mencakup para pejabat, pegawai, hingga ASN Pemprov.
Ridwan mendorong peningkatan kemampuan ASN Sulbar pada aspek keamanan digital dan pemanfaatan AI. Penguatan literasi digital juga terus dilakukan menyasar lapisan masyarakat, mulai dari UMKM, media, konten kreator, hingga masyarakat melalui program Sekolah Internet KIM.
Angka Kompetensi Digital ASN Sulbar
- 11.869 ASN dan non-ASN mengikuti pengukuran kompetensi digital
- Rata-rata nilai: 2,76 poin (predikat baik)
- Kerja sama dengan Komdigi RI untuk pelatihan digital
- Program Sekolah Internet KIM menyasar UMKM, media, dan konten kreator
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam menata kompetensi digital aparatur di daerah. Diharapkan, pelayanan publik semakin cepat dan berkualitas seiring meningkatnya kapasitas digital pegawai.
