POLMAN — Ketua Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Kelembagaan PKC PMII Sulbar, Dirman, mempertanyakan dasar penentuan daerah penerima anggaran karhutla. Menurut dia, Sulawesi Barat juga menghadapi persoalan kebakaran yang membutuhkan perhatian serius. Kritik disampaikan melalui keterangan pers, Minggu (25/10/26).
Pertanyaan Sederhana soal Keadilan Anggaran
Dirman menyampaikan keberatan dengan kalimat retoris yang menohok. Ia menilai Sulawesi Barat adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki hak setara untuk mendapatkan perlindungan dan dukungan anggaran dari pemerintah.
"Pertanyaannya sederhana apakah Sulawesi Barat bukan bagian dari Indonesia?" kata Dirman.
Menurut dia, hak tersebut terutama berlaku ketika daerah menghadapi ancaman bencana. Pemerintah pusat perlu menjelaskan secara terbuka dan objektif dasar penetapan penerima dana karhutla apabila Sulawesi Barat memang tidak tercantum dalam daftar.
Indikator Penentuan Penerima yang Diminta Dibuka
PKC PMII Sulbar menegaskan penentuan penerima anggaran penanggulangan bencana harus didasarkan pada indikator yang jelas. Indikator tersebut mencakup tingkat kerawanan, luas wilayah terdampak, kebutuhan penanganan, serta risiko terhadap keselamatan masyarakat dan lingkungan.
Dirman menyoroti nilai anggaran Rp 1,2 triliun yang dinilai bukan jumlah kecil. Angka itu berkaitan dengan keselamatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan tanggung jawab negara dalam menghadapi bencana.
"Jangan sampai kebijakan anggaran yang seharusnya menjadi instrumen keadilan, justru melahirkan kesan bahwa ada daerah yang diprioritaskan sementara daerah lain dibiarkan berjuang sendiri," ujarnya.
Kritik Bukan Penolakan Bantuan untuk Daerah Lain
Dirman menegaskan kritik tersebut bukan bentuk penolakan terhadap bantuan bagi daerah lain. Setiap daerah yang menghadapi ancaman karhutla berhak mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan dan tingkat risikonya.
PKC PMII Sulbar juga mengingatkan pemerintah pusat agar tidak hanya berbicara tentang pemerataan pembangunan. Organisasi mahasiswa itu meminta kebijakan anggaran benar-benar menjangkau daerah yang membutuhkan.
"Jangan hanya menjadikan Sulawesi Barat, sebagai bagian dari peta Indonesia ketika berbicara tentang kedaulatan pembangunan dan kepentingan nasional. Namun, ketika anggaran penanggulangan bencana dibagikan, Sulawesi Barat justru tidak terlihat dalam daftar," kata Dirman.
Pemprov Sulbar Diminta Bergerak
Selain menekan pemerintah pusat, PKC PMII Sulbar meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak tinggal diam. Pemprov didorong segera menyampaikan data kerawanan karhutla, mengajukan kebutuhan anggaran, dan memperjuangkan dukungan pemerintah pusat berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
Menurut Dirman, kejelasan kebijakan diperlukan agar masyarakat mengetahui apakah Sulawesi Barat belum memenuhi kriteria penerima atau terdapat kebutuhan penanganan yang belum terakomodasi.
"Jika terdapat indikator yang membuat Sulawesi Barat belum memenuhi syarat penerima, jelaskan kepada publik. Jika terdapat kebutuhan yang belum terakomodasi, evaluasi dan tindak lanjuti," ujarnya.
PKC PMII Sulbar menegaskan tidak meminta perlakuan istimewa. Organisasi itu menuntut keadilan, transparansi, dan kesetaraan perhatian dalam kebijakan pemerintah pusat, termasuk evaluasi kebutuhan penanganan karhutla di Sulawesi Barat berdasarkan data kerawanan dan kondisi lapangan.
