MAMUJU — Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turun mendampingi pelaksanaan evaluasi Zona Integritas (ZI) yang berlangsung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulbar. Proses penilaian yang digelar secara daring ini melibatkan Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Langkah ini sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari komitmen besar Pemprov Sulbar dalam membangun Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Dua Evaluator dari Kementerian PANRB Turun Menilai
Kementerian PANRB mengutus dua orang evaluator dalam proses penilaian ini, yakni Kavita Sari dan Nabila. Kehadiran keduanya bertujuan memberikan dukungan penuh kepada DPMPTSP Sulbar selama proses penilaian berlangsung.
Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Siti Fatimah, menyampaikan bahwa pendampingan dari Biro Organisasi dirancang untuk memastikan kelancaran seluruh tahapan evaluasi. Pihaknya membantu dalam hal koordinasi, penyediaan data, hingga dokumen pendukung.
Fokus Pendampingan: Penyajian Data dan Dokumen Bukti
"Pendampingan ini dirancang untuk mendukung kelancaran proses evaluasi. Kami membantu dalam hal koordinasi, penyediaan data, hingga dokumen pendukung. Tujuannya agar setiap tahapan evaluasi bisa berlangsung secara tertib dan efektif," ujar Fatimah.
Melalui pendampingan intensif ini, Biro Organisasi ingin memastikan DPMPTSP Sulbar mampu menyajikan informasi serta dokumen bukti (eviden) yang diperlukan secara tepat, transparan, dan akuntabel di hadapan tim penilai. Hal ini menjadi kunci utama dalam penilaian Zona Integritas.
Komitmen Berkelanjutan untuk Seluruh Perangkat Daerah
Fatimah menegaskan, Biro Organisasi Setda Sulbar berkomitmen untuk terus mengawal dan memberikan penguatan kepada seluruh perangkat daerah. Upaya ini diharapkan dapat melahirkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berintegritas.
Pada akhirnya, seluruh rangkaian evaluasi ini berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Sulbar. Predikat WBK menjadi target yang diharapkan mampu diraih melalui proses penilaian yang ketat dan transparan ini.
