MAMUJU — Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Barat tidak hanya menunggu laporan di atas meja. Dalam sepekan terakhir, jajaran biro tersebut turun langsung mendampingi Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP) untuk memastikan rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) pelayanan publik segera dirampungkan.
Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik, Subuki, bersama Penata Layanan Operasional, Baharuddin, menjadi motor koordinasi ini. Mereka menyasar perangkat daerah yang dinilai masih perlu percepatan dalam menindaklanjuti hasil evaluasi.
Dua OPD Pertama Sudah Dikunjungi
Aksi jemput bola ini sudah dimulai pada Senin, 25 Mei 2026. Dua organisasi perangkat daerah (OPD) yang pertama kali didatangi adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3APMD) dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DiskominfoSS) Sulbar.
Pendampingan ini difokuskan pada pemenuhan sarana penunjang pelayanan publik. Setiap rekomendasi yang tertuang dalam LHE dievaluasi bersama, termasuk hambatan yang dihadapi di lapangan.
Target: Birokrasi yang Lebih Bersih dan Responsif
Subuki menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif dari Biro Organisasi, bukan sekadar instruksi dari atas. “Kegiatan ini merupakan inisiatif dari kami untuk memastikan OPP tetap berupaya menindaklanjuti hasil LHE agar sarana penunjang pelayanan publik terus ditingkatkan,” kata Subuki saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Jumat, 29 Mei 2026.
Menurutnya, pendampingan akan terus dilanjutkan dengan menyasar OPP lainnya. Target akhirnya adalah seluruh perangkat daerah di lingkup Pemprov Sulbar bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, responsif, dan akuntabel.
Sejalan dengan Misi Gubernur Suhardi Duka
Upaya ini sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK), khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Peningkatan performa birokrasi di tingkat OPD menjadi kunci utama.
“Melalui pendampingan ini, seluruh OPP diharapkan segera merampungkan rekomendasi LHE guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, responsif, dan akuntabel di lingkup Pemprov Sulbar,” jelas Subuki.
Fakta Singkat:
- Lokasi pendampingan: Kantor Dinsos P3APMD dan DiskominfoSS Sulbar.
- Waktu pelaksanaan: Dimulai Senin, 25 Mei 2026.
- Target: Seluruh OPP di lingkup Pemprov Sulbar rampungkan rekomendasi LHE.
Biro Organisasi Setda Sulbar memastikan tidak ada OPD yang dibiarkan berjalan sendiri. Pendampingan berkelanjutan ini diharapkan bisa mendongkrak indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Sulawesi Barat.
