MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KpwBI) Sulbar tengah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah (SAPEDA) versi 2.0. Langkah ini diambil untuk memperkuat pemantauan harga pangan secara real-time dan mengatasi ketergantungan pasokan dari luar daerah yang selama ini menjadi biang kerok inflasi.
Pengembangan SAPEDA 2.0 menjadi salah satu hasil dari rangkaian kegiatan Capacity Building dan Benchmarking yang digelar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulbar di Jakarta pada 21–23 Juli 2026. Dalam forum itu, TPID bersama belasan pelaku usaha binaan menyambangi Badan Pangan Nasional (Bapanas), Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, hingga pengelola pangan DKI Jakarta seperti PT Food Station Tjipinang Raya dan Perumda Pasar Jaya.
Apa yang Baru dari SAPEDA 2.0?
Aplikasi ini mengadopsi sistem Informasi Pangan Jakarta (IPJ) yang berbasis smartphone. Nantinya, enumerator di lapangan bisa melaporkan perkembangan harga pasar secara langsung dan akurat tanpa harus menunggu rekap manual.
“SAPEDA 2.0 dalam proses pengerjaan interoperabilitas data oleh Dinas Kominfo Sulbar yang diintegrasikan dengan aplikasi Neraca Pangan BAPANAS,” ujar Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Sulbar, Rachmad.
Dengan integrasi ini, data harga dari pasar tradisional di Mamuju, Polman, hingga Mamasa bisa langsung terhubung dengan sistem nasional. Intervensi pasar seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) pun diharapkan lebih tepat sasaran karena didasarkan pada data riil, bukan perkiraan.
Belajar dari Jakarta: Early Warning System hingga Contract Farming
Selama tiga hari di ibu kota, rombongan TPID Sulbar tidak hanya berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Mereka juga mempelajari pola tata kelola pasokan pangan modern dari BUMD Jakarta, termasuk sistem peringatan dini (Early Warning System) stok pangan dan model contract farming antara BUMD dengan kelompok tani.
“Melalui forum ini menjawab tantangan pengendalian inflasi di Sulbar, seperti ketergantungan pasokan komoditas dari luar daerah, tingginya biaya distribusi, hingga belum optimalnya sistem data pangan terintegrasi,” ungkap Rachmad.
Ia menambahkan, tim juga mendapat penekanan pentingnya penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) serta pemutakhiran data Neraca Pangan secara berkala oleh setiap kabupaten. Langkah ini krusial agar intervensi pasar, seperti GPM dan penyerapan pasokan, tepat sasaran.
Bantuan Hortikultura: 24 Hektare Cabai dan Bawang untuk 5 Kabupaten
Dukungan nyata juga didapatkan dari Kementerian Pertanian RI melalui alokasi bantuan pengembangan kawasan komoditas hortikultura di Sulbar. Bantuan tersebut mencakup pengembangan kawasan cabai seluas 3.000 hektare secara nasional—yang mana Sulbar mendapatkan bagian untuk Kabupaten Mamuju (10 hektare), Mamasa (5 hektare), Polman (5 hektare), dan Pasangkayu (4 hektare).
Selain itu, ada pengembangan sentra bawang merah seluas 5 hektare di Kabupaten Majene dan bawang putih seluas 20 hektare di Mamasa. Rachmad menyebut, bantuan ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan Sulbar pada pasokan dari luar provinsi.
“Kami sangat mengharapkan arahan dan petunjuk selanjutnya yang menjadi rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pengendalian inflasi di Sulawesi Barat,” tambah Rachmad.
