MAMUJU — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen mengoptimalkan tata kelola kearsipan berbasis kinerja sebagai langkah memangkas hambatan birokrasi di instansi tersebut. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi layanan administrasi dan mendukung program prioritas daerah. Reformasi arsip ini dinilai krusial mengingat arsip merupakan memori kolektif organisasi yang menunjang pengambilan keputusan.
Mengapa Tata Kelola Arsir Jadi Prioritas?
DKP Sulbar melihat pengelolaan arsip yang baik dapat memangkas waktu pencarian dokumen dan mempercepat proses pelayanan publik. Selama ini, hambatan birokrasi sering muncul akibat dokumen yang tidak tertata rapi atau sulit dilacak. Dengan sistem berbasis kinerja, setiap arsip akan memiliki alur dan tanggung jawab yang jelas.
Apa yang Berubah dalam Sistem Baru?
Pendekatan berbasis kinerja menekankan pada hasil dan akuntabilitas, bukan sekadar prosedur. Setiap unit di DKP Sulbar akan dievaluasi berdasarkan kecepatan dan ketepatan dalam mengelola arsip. Targetnya, tidak ada lagi dokumen yang tertunda atau hilang karena alur birokrasi yang berbelit.
Dampak Langsung bagi Pelayanan Publik
Masyarakat dan pelaku usaha perikanan di Sulbar diprediksi akan merasakan dampak positif dari kebijakan ini. Proses perizinan, pengajuan bantuan, hingga akses data statistik perikanan bisa lebih cepat. DKP menargetkan sistem baru ini bisa berjalan efektif dalam waktu dekat untuk mendukung program ketahanan pangan daerah.
