MAMUJU — Rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Multimedia Bidang Komunikasi Publik (KPM) DiskominfoSS Sulbar, Senin (18/5/2026), menjadi ajang penyamaan persepsi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mengelola kanal komunikasi publik. Perwakilan Pemkab Mamuju hadir langsung membahas sejumlah agenda teknis dan administratif yang dinilai krusial di era digital.
Verifikasi Centang Biru Jadi Prioritas
Salah satu poin utama yang mengemuka dalam pertemuan tersebut adalah pengajuan verifikasi centang biru untuk akun media sosial resmi pemerintah daerah ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kepala Bidang KPM DiskominfoSS Sulbar, Dian Afrianty, menyebutkan proses ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas digital institusi publik.
“Misalnya dalam pengelolaan akun medsos berkaitan dengan pengusulan centang biru ke Menkominfo,” ujar Dian dalam keterangan yang diterima redaksi.
Integrasi SP4N LAPOR! dan Optimalisasi PPID
Selain perburuan centang biru, diskusi juga menyoroti peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai garda depan layanan informasi. Pemerintah daerah sepakat untuk memaksimalkan fungsi PPID dalam menangani aduan masyarakat melalui aplikasi SP4N LAPOR!. Langkah ini dinilai strategis untuk memperluas jangkauan diseminasi program pemerintah sekaligus memastikan setiap keluhan warga direspons cepat oleh admin yang kompeten.
Harapan Gubernur: Tak Ada Sekat Informasi
Kepala DiskominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan antara pemprov dan pemkab. Menurutnya, era digital menuntut humas pemerintah untuk bergerak cepat, transparan, namun tetap akurat dalam menyampaikan informasi.
“Koordinasi ini adalah kunci agar tidak ada sekat informasi antara pemprov dan pemkab. Ini juga menjadi harapan gubernur, Suhardi Duka, menginginkan seluruh kanal digital, baik itu website maupun media sosial, benar-benar menjadi jembatan informasi yang tepercaya bagi masyarakat,” ungkap Ridwan Djafar.
Ia menambahkan bahwa integrasi sistem aduan seperti SP4N LAPOR! harus dikawal ketat agar respons terhadap setiap keluhan warga dapat tepat sasaran. Pertemuan ini menjadi langkah awal bagi Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamuju untuk menyelaraskan standar pengelolaan website dan media sosial pemerintah ke depannya.
