SULAWESI BARAT — Sinergi antara BUMN pelabuhan dan aparat penegak hukum ini bukan sekadar seremoni. Pelindo Regional 4, yang mengelola sejumlah pelabuhan strategis di Indonesia Timur, membutuhkan pendampingan hukum yang komprehensif seiring meningkatnya kompleksitas operasional dan investasi di wilayah tersebut.
Ruang lingkup kerja sama ini mencakup pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, hingga tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara. Tujuannya jelas: mencegah potensi permasalahan hukum sebelum berkembang menjadi sengketa yang merugikan perusahaan.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Sila H. Pulungan, menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan penuh. “Kami siap memberikan dukungan hukum, baik dalam bentuk pendampingan, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lainnya,” ujar Sila dalam sambutannya.
Menurut Sila, pendekatan preventif melalui konsultasi dan pendampingan hukum menjadi kunci untuk menciptakan iklim kerja yang akuntabel dan transparan. Langkah ini dinilai penting agar seluruh proses bisnis Pelindo berjalan sesuai koridor peraturan perundang-undangan.
Bagi Pelindo Regional 4, kepastian hukum adalah fondasi utama transformasi bisnis. Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Abdul Azis, menyebut kerja sama ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat good corporate governance (GCG) dan mitigasi risiko hukum.
“Kerja sama ini merupakan langkah strategis bagi Pelindo Regional 4 dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan mitigasi risiko hukum, serta memastikan seluruh proses bisnis dan pengambilan keputusan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku,” kata Abdul Azis.
Dia menambahkan, sebagai pengelola pelabuhan di kawasan Indonesia Timur, pihaknya menghadapi berbagai dinamika bisnis yang memerlukan pendampingan hukum yang komprehensif. Sinergi dengan Kejati Sulsel diyakini mampu memberikan nilai tambah bagi pelayanan kepelabuhanan dan rantai logistik nasional.
Melalui kesepakatan bersama ini, Pelindo Regional 4 dan Kejaksaan Tinggi Sulsel berharap dapat membangun kemitraan yang semakin erat. Target utamanya adalah menciptakan tata kelola perusahaan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas untuk menunjang pembangunan ekonomi serta kelancaran arus logistik nasional.