MAMUJU — Komitmen itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menanggapi keikutsertaan jajarannya dalam kegiatan Policy Talks: Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan yang digelar secara virtual, Rabu (3/6/2026). Acara tersebut diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Riau.
Menurut Saefur, peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang analisis kebijakan merupakan langkah strategis. Hal ini dinilai krusial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berorientasi pada solusi atas persoalan riil di lapangan.
Dalam kegiatan yang diikuti oleh Kadiv P3H John Batara Manikallo bersama sejumlah jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar itu, para peserta mendapatkan pemahaman mendalam mengenai tugas dan fungsi seorang analis kebijakan. Acara ini juga menjadi forum berbagi pengalaman antar aparatur pemerintah, khususnya yang bertugas di lingkungan kabupaten/kota.
Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menyebut forum ini sebagai ruang diskusi dan pertukaran gagasan yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik di wilayah masing-masing.
Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Sujianto, menekankan bahwa kualitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengidentifikasi persoalan secara tepat. Ia juga menyoroti pentingnya merumuskan solusi yang relevan serta melakukan evaluasi secara berkelanjutan.
"Dalam tata kelola pemerintahan modern, responsivitas menjadi salah satu indikator utama good governance. Responsivitas mencerminkan kemampuan institusi pemerintah dalam melayani seluruh pemangku kepentingan secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan masyarakat," ujar Sujianto.
Ia menambahkan, analis kebijakan memiliki peran strategis dalam menghasilkan rekomendasi yang mampu menjawab berbagai persoalan publik. Tanpa analisis yang kuat, kebijakan berisiko menjadi tidak tepat sasaran.
Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Widhi Novianto, menegaskan pentingnya penerapan konsep evidence-based policy. Ia menjelaskan bahwa setiap rekomendasi kebijakan harus didasarkan pada bukti empiris—baik berupa hasil penelitian, data statistik, evaluasi program, maupun pengalaman praktik yang relevan.
"Dengan pendekatan tersebut, kebijakan yang dihasilkan akan lebih efektif karena disusun berdasarkan analisis yang terukur terhadap masalah, dampak, serta alternatif solusi yang tersedia," jelas Widhi.
Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulbar berkomitmen untuk terus mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih berkualitas, adaptif, dan berdampak positif bagi masyarakat Sulawesi Barat.