MAMUJU — Pemprov Sulawesi Barat bersaing di babak penilaian lima besar bersama Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat. Kelima provinsi memaparkan inovasi masing-masing di hadapan juri yang terdiri atas unsur kelembagaan, perguruan tinggi, serta kementerian dan lembaga terkait.
Junda Maulana datang bersama empat kepala organisasi perangkat daerah. Rombongan itu melibatkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nehru Masagena, Kepala Bapperida Amujib, Kepala DKPPKB Nursyamsi, serta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Darmawaty.
Mengapa Stunting Tidak Cukup Ditangani Lewat Jalur Kesehatan
Pastipadu adalah singkatan dari Pencegahan dan Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Terpadu. Program ini dibangun dengan tiga prinsip utama: berpikir holistik, kolaborasi lintas sektor, dan digitalisasi.
Prinsip holistik menempatkan stunting sebagai persoalan yang tidak berdiri sendiri. Kondisi gizi anak bisa berkaitan dengan kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Persoalan pendidikan dan perkawinan anak juga ikut diperhitungkan dalam upaya pencegahan.
"Permasalahan di daerah tidak bisa kita lihat secara parsial atau sektoral, tetapi harus secara holistik. Stunting, misalnya, juga dipengaruhi oleh kemiskinan, perkawinan anak, dan masalah pendidikan, termasuk anak-anak yang tidak bersekolah," jelas Junda.
Prinsip kolaborasi mendorong keterlibatan sektor kesehatan, pekerjaan umum, pendidikan, hingga sosial. Pemprov Sulbar juga merangkul swasta lewat program tanggung jawab sosial perusahaan, perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, dan Baznas dalam skema pentahelix.
Dashboard Pastipadu Verifikasi Data Sasaran Secara Berkala
Prinsip ketiga adalah digitalisasi. Pemprov Sulbar memakai dashboard Pastipadu untuk mengintegrasikan dan memverifikasi data sasaran sekaligus menyusun program penanganan. Lewat sistem itu, perkembangan sasaran dipantau berkala agar intervensi lebih terarah sesuai kondisi lapangan.
Junda memaparkan sejumlah perkembangan selama sekitar dua tahun pelaksanaan program. Angka kemiskinan Sulbar turun dari 10,18 persen menjadi 10 persen.
Untuk stunting, ia menyebut angka sebelumnya sebesar 35 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Karena hasil survei nasional terbaru belum tersedia selama dua tahun, Pemprov Sulbar memakai data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) yang dihimpun lewat layanan kesehatan dan Posyandu.
Berdasarkan e-PPGBM, angka stunting tercatat sekitar 26 persen. Junda menegaskan angka itu memakai sumber data dan metode berbeda dari SSGI sehingga perlu dibaca dengan memperhatikan perbedaan basis pengukurannya.
Anak Tidak Sekolah Turun dari 37 Ribu Jadi 22 Ribu
Jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Sulbar sebelumnya lebih dari 37 ribu anak. Junda menyebut angka itu kini diperkirakan tersisa sekitar 22 ribu anak.
Perkawinan anak juga menjadi sasaran Pastipadu. Junda mengakui persoalan tersebut masih butuh perhatian karena intervensi khusus baru mulai dilakukan pada tahun ini.
"Ini menjadi bagian dari inovasi Pastipadu. Kita berupaya menyelesaikan persoalan secara terpadu, dan hasilnya mulai terlihat pada sejumlah indikator," ujarnya.
Keikutsertaan di ajang ini, menurut Junda, tidak semata-mata mengejar penghargaan. Pemprov Sulbar berharap Pastipadu semakin dikenal dan memperoleh dukungan pemerintah pusat agar pelaksanaannya bisa diperluas.
"Kita berharap Sulawesi Barat bisa menjadi yang terbaik melalui program inovasi Pastipadu ini," kata Junda.
