MAMUJU — Peluncuran berlangsung di Ruang Theater Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Sistem Informasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi (SI-EVAL KINANTI) dirancang menjawab tantangan pengelolaan data evaluasi yang selama ini bergantung pada rekapitulasi manual. Pola manual itu kerap berbenturan dengan keterlambatan penyajian data.
Mengapa Evaluasi AKIP Harus Berpindah ke Sistem Digital
Junda menilai proses kerja pemerintahan tidak lagi bisa bertumpu pada cara-cara manual. Menurutnya, transformasi digital menjadi kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel selaras dengan "Panca Daya".
"Di era sekarang ini sudah dunia global, pekerjaan kita tidak lagi harus secara manual, tetapi pekerjaan kita sudah harus bergerak atau bergeser kepada cara-cara yang digital," ujar Junda.
Ia menyoroti risiko subjektivitas saat pelayanan diurus secara manual. Dengan sistem digital, seluruh proses berjalan berdasarkan aturan yang objektif, bukan kedekatan personal.
"Kalau orang mengurus sesuatu dia manual, ketemu sama saya baik personality karena saya punya teman mungkin saya bantu, tetapi kalau sistem kita tidak melihat itu," jelasnya.
Lima Arahan Sekda untuk Seluruh Perangkat Daerah
Junda menegaskan dukungannya agar SI-EVAL KINANTI tidak berhenti sebagai formalitas kegiatan. Ia menyampaikan lima arahan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah:
- Memperkuat komitmen terhadap penerapan SAKIP yang berorientasi pada hasil, bukan sekadar pemenuhan administratif.
- Mendukung implementasi SI-EVAL KINANTI dengan menyampaikan data dan dokumen pendukung evaluasi secara lengkap, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan tepat waktu.
- Inspektorat Daerah memperkuat peran pengawasan intern, tidak hanya menilai tetapi juga memberi rekomendasi perbaikan yang konstruktif.
- Pengembangan dan pemanfaatan SI-EVAL KINANTI dilaksanakan konsisten dan berkelanjutan sebagai bagian dari budaya kerja digital.
- Membangun sinergi dan kolaborasi untuk mewujudkan budaya kerja berbasis data dan berorientasi pada hasil.
Inspektorat Diminta Tak Berhenti pada Penilaian
Peran Inspektorat Daerah menjadi sorotan dalam peluncuran ini. Junda ingin pengawasan intern mendorong pembelajaran organisasi dan membantu perangkat daerah menaikkan tingkat akuntabilitasnya.
Ia juga mengingatkan agar pelatihan yang menyertai aplikasi tidak berakhir tanpa tindak lanjut. "Jangan sampai juga ini hanya kepentingan diklat, selesai diklat ya selesai tidak ada tindak lanjut," kata Junda.
Melalui portal MI-AWASI, Pemprov Sulbar berharap proses evaluasi akuntabilitas kinerja menjadi lebih cepat, transparan, dan terintegrasi. Dampak yang dibidik: peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Sulawesi Barat.
