MAMUJU — Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat mempercepat finalisasi dokumen Peta Proses Bisnis (Probis) sebelum evaluasi eksternal berlangsung. Rapat pembahasan yang dipimpin Sekretaris Dinas Pangan Agus itu dihadiri Tenaga Ahli Gubernur Bidang Pangan dan Inflasi, Abd. Waris Bestari, serta seluruh kepala bidang dan pejabat fungsional.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang menekankan penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Penyusunan Probis dinilai bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan instrumen untuk memastikan setiap program berjalan terarah dan terukur.
Mengapa Dokumen Ini Krusial Sebelum 18 Agustus?
Agus menegaskan bahwa peta proses bisnis harus menggambarkan alur kerja organisasi dari hulu ke hilir secara nyata. Setiap bidang diminta memastikan dokumen yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih antarproses.
"Peta Proses Bisnis harus menggambarkan bagaimana proses kerja di Dinas Pangan berjalan dari awal sampai akhir. Karena itu, seluruh bidang perlu memastikan dokumen yang disusun benar-benar sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing," ujar Agus dalam rapat tersebut.
Dokumen yang Diselaraskan: Dari Regulasi hingga CFM
Pembahasan mencakup tiga instrumen utama. Pertama, daftar peraturan yang menjadi dasar tugas dan fungsi perangkat daerah. Kedua, Matriks Penentuan Proses yang memuat program teknis dan penunjang urusan pemerintahan daerah. Ketiga, Matriks Cross Functional Mapping (CFM) sebagai hasil pemetaan dari matriks sebelumnya.
Setiap bidang memberikan masukan dan melakukan penyelarasan terhadap dokumen yang telah disusun. Proses ini memastikan setiap proses kerja memiliki keterkaitan yang jelas, mulai dari input, pelaksanaan kegiatan, hingga output yang mendukung pencapaian tujuan organisasi.
Target: Gambaran Utuh Proses Kerja di Dinas Pangan
Suyuti Marzuki, Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulbar, menekankan pentingnya kerja sama seluruh jajaran dalam menyelesaikan penyempurnaan dokumen. Menurutnya, keberhasilan penyusunan Probis akan memudahkan organisasi dalam melakukan pengendalian, evaluasi, serta perbaikan terhadap proses kerja.
"Ini juga menjadi bagian dari komitmen kita untuk mendukung visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat. Kita ingin memastikan bahwa tata kelola pemerintahan di Dinas Pangan semakin tertib, transparan, akuntabel, dan memberikan dampak nyata terhadap pelayanan kepada masyarakat," lanjut Agus.
Dengan pemetaan yang jelas, setiap perangkat organisasi diharapkan memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Pelaksanaan tugas pun dapat berjalan lebih terkoordinasi, tidak parsial, dan siap menghadapi evaluasi Biro Organisasi pada pekan depan.
