MAMUJU — Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (KominfoSS) Pemprov Sulawesi Barat bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar turun langsung ke lapangan di wilayah Mamuju, Jumat (7/8/2026), untuk mengawasi jalannya Sensus Ekonomi 2026. Langkah kolaboratif ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka agar Pemprov mendampingi BPS dalam memastikan pendataan berjalan harmonis.
Kepala Dinas KominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan bahwa supervisi ini bukan sekadar formalitas. Pihaknya ingin memastikan kenyamanan dua arah dalam proses pendataan.
"Kita mau memastikan dari sisi yang mendata nyaman dan yang didata juga nyaman. Sehingga kualitas data didapatkan dan sesuai yang diharapkan," ujar Ridwan.
Finalisasi Pendataan di Beberapa Titik Pelaku Usaha
Kepala BPS Sulbar, Suri Handayani, menyampaikan bahwa timnya saat ini tengah melakukan finalisasi pendataan di sejumlah titik usaha. Supervisi yang dilakukan mencakup peninjauan model pendampingan hingga proses pengisian kuisioner oleh responden.
"Kami hadir di sini untuk melakukan finalisasi pendataan. Memang masih ada hal-hal yang memerlukan pendampingan di lapangan," kata Suri.
Mengapa Supervisi Lapangan Ini Penting untuk Data Ekonomi?
Kehadiran petugas di lapangan menjadi kunci untuk memastikan setiap data yang masuk valid. Dengan pendampingan langsung dari Pemprov, diharapkan tidak ada kendala teknis yang menghambat petugas sensus saat berkomunikasi dengan pelaku usaha.
Melalui supervisi bersama ini, BPS dan Pemprov Sulbar berharap seluruh pihak serta pelaku usaha dapat menerima petugas sensus dengan terbuka. Hal ini demi terwujudnya basis data ekonomi yang akurat dan komprehensif di Sulawesi Barat.
Data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun nasional.
