MAMUJU — Kegiatan yang mengusung tema "Tata Kelola Keuangan yang Baik dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara dan Praktik Pengawasan Keuangan" ini berlangsung di Aula Lantai 5 Gedung Keuangan Negara Mamuju. Forum ini dihadiri langsung oleh jajaran APIP Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Inspektorat Kabupaten Mamuju, serta diikuti secara daring oleh Inspektorat kabupaten se-Sulawesi Barat.
Makna Strategis di Balik Sharing Session
Dalam sambutannya, M. Natsir menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki makna strategis dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berintegritas. Ia menyebut, hal tersebut sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, terutama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
"Pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, serta bertanggung jawab," tegas Natsir.
APIP Bukan Sekadar "Polisi" Administrasi
Lebih jauh, Inspektur menekankan pentingnya penguatan posisi Inspektorat sebagai early warning system pemerintah daerah. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan APIP tidak boleh berhenti pada urusan kepatuhan administratif semata.
"Peran konsultatif APIP juga perlu terus ditingkatkan dengan tetap menjaga integritas dan profesionalisme," ujar Natsir.
Ia mengingatkan bahwa hasil pengawasan harus berdampak langsung pada pembangunan daerah. Fungsi konsultatif dan preventif dinilai sama pentingnya dengan fungsi represif.
Tiga Narasumber Bahas Hukum dan Praktik Pengawasan
Sharing session ini menghadirkan tiga narasumber utama. Pertama, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat Syakran Budi. Kedua, Korwas Investigasi BPKP Sulawesi Barat Rochmad Budiyono. Ketiga, Kasatgas Wilayah IV KPK RI Basuki Haryono.
Mereka membahas berbagai aspek terkait tata kelola keuangan daerah, mulai dari praktik pengawasan hingga perspektif hukum keuangan negara. Forum ini menjadi ajang diskusi lintas lembaga untuk menyamakan persepsi dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan di Sulawesi Barat.
Sinergi Lintas Lembaga untuk Tata Kelola yang Lebih Baik
Melalui kegiatan ini, kapasitas Inspektorat provinsi maupun kabupaten dalam menjalankan fungsi pengawasan internal pemerintah diharapkan semakin diperkuat. Forum ini juga menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara DJPb, BPKP, KPK, Inspektorat provinsi, dan Inspektorat kabupaten.
Kolaborasi ini dinilai krusial mengingat kompleksitas pengelolaan keuangan daerah yang kerap menjadi celah penyimpangan. Dengan pengawasan yang ketat dan sinergi yang solid, tata kelola keuangan di Sulawesi Barat diharapkan semakin bersih dan akuntabel.
/data/photo/2026/05/21/6a0e820ca3a34.png)
