PASANGKAYU — Tata kelola keuangan desa menjadi sorotan utama dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang berlangsung di Aula Bupati Pasangkayu. Agenda strategis yang diinisiasi BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membedah efektivitas penggunaan APBN di tingkat tapak.
Anggota MPR RI, H. Jupri Mahmud, yang hadir sebagai pemateri mengingatkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah di desa harus dilakukan secara serius. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya bersandar pada angka serapan anggaran, melainkan pada manfaat konkret yang dirasakan oleh warga desa itu sendiri.
Menjaga Kepercayaan Publik Lewat Transparansi Anggaran
Dalam pemaparannya, Jupri Mahmud menggarisbawahi bahwa transparansi bukan sekadar pemenuhan aspek administratif, melainkan fondasi utama dalam membangun relasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Pengelolaan yang terbuka akan meminimalisir potensi penyimpangan sekaligus meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan.
“Pengelolaan keuangan desa harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ini menyangkut kepercayaan publik sekaligus masa depan pembangunan desa,” tegas Jupri di hadapan peserta workshop.
Ia menilai, kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, hingga ke level desa menjadi syarat mutlak untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang sehat. Jupri optimistis bahwa desa-desa di Pasangkayu mampu bertransformasi menjadi entitas yang lebih mandiri jika tata kelola keuangannya terus diperbaiki.
Penguatan Kapasitas Aparatur dan Mekanisme Pelaporan
Selain aspek pengawasan makro, workshop ini juga membedah arah kebijakan teknis di tingkat lokal. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pasangkayu, I Nyoman Suandi, memaparkan strategi pemerintah daerah dalam mengawal penyaluran dan penggunaan dana desa agar selaras dengan target pembangunan daerah.
Diskusi yang dipandu oleh Dr. Dwi Rudi Hartoyo selaku Deputi Bidang Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan ini juga menyentuh aspek teknis pelaporan. Peserta mendapatkan materi mendalam mengenai mekanisme manajemen anggaran yang dipaparkan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Taufik Damhuri.
Taufik mengulas rinci tahapan krusial dalam siklus keuangan desa, mulai dari perencanaan yang partisipatif hingga pelaporan yang akurat. Penguatan pada sistem pengawasan internal diharapkan mampu mencegah kesalahan prosedur yang sering menjadi kendala bagi aparatur desa di lapangan.
Melalui workshop ini, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu menargetkan adanya peningkatan kapasitas signifikan bagi aparatur desa. Fokus utamanya adalah menciptakan desa yang inovatif dan berkelanjutan, sebagai bagian dari fondasi besar untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dari pinggiran.
