MAMUJU — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk mengawal kesuksesan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Komitmen ini muncul setelah jajaran pimpinan DPRD menerima audiensi dan koordinasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, Rabu (6/5/2026).
Ketua DPRD Sulawesi Barat, Dr. Hj. Amalia Fitri, S.E., MM, menyatakan bahwa data yang dihasilkan melalui sensus tersebut akan menjadi instrumen vital bagi pemerintah daerah. Menurutnya, tanpa data yang akurat, perencanaan program kesejahteraan masyarakat akan sulit mencapai target yang diinginkan.
Data Akurat Jadi Instrumen Vital Kebijakan Daerah
"DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada prinsipnya mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data yang dihasilkan nantinya sangat penting dalam mendorong perencanaan pembangunan yang tepat sasaran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Amalia Fitri di ruang kerjanya.
Ia menambahkan, legislatif siap mendorong sinergi lintas sektor agar proses pendataan di lapangan berjalan tanpa hambatan. Amalia juga mengajak seluruh elemen masyarakat di enam kabupaten se-Sulawesi Barat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan keterangan yang jujur kepada petugas sensus nantinya.
Dukungan ini dianggap krusial mengingat Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional sepuluh tahunan. Hasil pendataan ini akan memotret struktur ekonomi daerah, mulai dari usaha berskala besar hingga pelaku UMKM di pelosok desa.
Sinergi Lintas Sektor untuk Misi Sulawesi Barat Maju
Kepala BPS Sulawesi Barat, Suri Handayani, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk membangun koordinasi awal. BPS memerlukan dukungan kelembagaan dari DPRD agar sosialisasi program SE2026 dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif.
Langkah koordinatif ini juga disebut sejalan dengan visi besar Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka. Fokus utamanya adalah merealisasikan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera melalui kebijakan berbasis data (data-driven policy).
Dalam pertemuan tersebut, Suri Handayani didampingi oleh sejumlah pejabat teras BPS Sulbar, di antaranya Kepala Bagian Umum Chitra Dewi Said, Statistisi Ahli Madya Eka Khaerandy Oktafianto, serta Pranata Humas Ahli Pertama Haryo Satriaji.
Sementara itu, dari pihak Sekretariat DPRD Sulbar, turut hadir mendampingi Ketua DPRD yakni Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sahrin Salatung, Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan (FPP) Yulhabianto, serta Kabag Umum dan Keuangan Radi Murti.
Melalui pertemuan ini, DPRD dan BPS sepakat untuk terus menjalin komunikasi intensif menjelang pelaksanaan sensus. Keberhasilan SE2026 di Sulawesi Barat diharapkan menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan investasi dan penguatan ekonomi lokal di masa depan.
