MAMUJU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mematangkan kesiapan dalam menghadapi agenda besar nasional melalui penguatan basis data daerah. Langkah ini diwujudkan melalui keterlibatan aktif Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar dalam kegiatan Rekonsiliasi Prelist Statistical Business Register (SBR) yang diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar.
Kegiatan yang digelar di Aula Manakarra Kantor BPS Sulbar pada Rabu, 29 April 2026 tersebut, menjadi momentum krusial bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan data pelaku usaha. Sinergi ini merupakan bagian dari misi besar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Sulawesi Barat.
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan lintas sektor yang memiliki peran vital dalam stabilitas ekonomi daerah. Selain jajaran pimpinan BPS Sulbar dan Kepala Bapperida Sulbar, turut hadir perwakilan dari Bank Indonesia, Korem Sulbar, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kehadiran para stakeholder ini menegaskan bahwa validitas data ekonomi merupakan tanggung jawab kolektif demi masa depan daerah yang lebih terukur.
Sinergi Lintas Sektor untuk Akurasi Data Ekonomi
Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, dalam arahannya menekankan bahwa pelaksanaan sensus ekonomi tidak boleh dipandang sebelah mata sebagai agenda rutin lima tahunan atau sepuluh tahunan milik BPS semata. Menurutnya, hasil dari pendataan ini akan menjadi instrumen utama bagi pemerintah daerah dalam memetakan kondisi riil di lapangan, khususnya mengenai struktur usaha yang ada di Sulawesi Barat.
“Ini bukan hanya tanggung jawab BPS. Pemerintah daerah dan masyarakat juga punya peran. Data yang dihasilkan nanti akan menjadi pijakan penting dalam menentukan kebijakan pembangunan ke depan,” ujar Amujib di hadapan para peserta rekonsiliasi. Ia menambahkan bahwa tanpa data yang valid, kebijakan yang diambil berisiko tidak tepat sasaran dan tidak mampu menjawab tantangan ekonomi yang terus berkembang.
Melalui proses rekonsiliasi ini, tim teknis melakukan penyelarasan data awal atau prelist pelaku usaha yang akan menjadi objek utama dalam Sensus Ekonomi 2026. Langkah ini diambil untuk meminimalisir terjadinya duplikasi data atau adanya pelaku usaha yang tidak terdata. Dengan sinkronisasi yang matang, diharapkan potret ekonomi Sulawesi Barat dapat tergambar secara utuh, mulai dari skala usaha mikro hingga korporasi besar.
Transformasi Data Menjadi Pijakan Kebijakan Pembangunan
Penyelarasan data SBR ini juga membuka peluang besar bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menangkap potensi-potensi usaha baru yang selama ini mungkin belum teridentifikasi. Munculnya berbagai unit usaha kreatif dan digital di pelosok daerah menjadi salah satu fokus yang ingin dipetakan agar dapat diberikan dukungan kebijakan yang sesuai, baik dalam bentuk regulasi maupun bantuan pengembangan usaha.
Amujib menjelaskan bahwa data yang akurat akan sangat memengaruhi efektivitas program pembangunan yang dicanangkan pemerintah provinsi. Dengan mengetahui persebaran dan jenis usaha secara detail, pemerintah dapat merancang program pemberdayaan yang lebih spesifik, misalnya dalam penyaluran subsidi, pelatihan tenaga kerja, hingga pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi di titik-titik potensial.
Selain itu, rekonsiliasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Sulawesi Barat. Tersedianya data pelaku usaha yang transparan dan terintegrasi memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai ekosistem bisnis di daerah ini. Hal ini sejalan dengan upaya Gubernur Suhardi Duka dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif guna memacu pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Barat.
Pemanfaatan Teknologi Digital dan AI dalam Pendataan
Menghadapi tantangan geografis di Sulawesi Barat, BPS juga melakukan terobosan dalam metode pengumpulan data. Proses pendataan kini telah bertransformasi sepenuhnya ke arah digital dengan memanfaatkan perangkat gadget yang dilengkapi teknologi geotagging. Teknologi ini memungkinkan petugas untuk memetakan lokasi usaha secara presisi berdasarkan koordinat geografis, sehingga akurasi spasial data dapat dipertanggungjawabkan.
Inovasi terbaru dalam persiapan Sensus Ekonomi 2026 ini adalah mulai digunakannya teknologi generative artificial intelligence (AI). Penggunaan AI diarahkan untuk membantu petugas dalam melakukan pembersihan data (data cleaning) serta menyusun narasi informasi yang lebih terstruktur. Dengan bantuan kecerdasan buatan, proses pengolahan data yang sebelumnya memakan waktu lama kini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tingkat kesalahan manusia (human error) yang lebih rendah.
Melalui integrasi teknologi dan kolaborasi antarlembaga ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimistis bahwa perencanaan pembangunan ke depan tidak lagi didasarkan pada asumsi semata. Data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi "kompas" yang benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat dan mampu mengakselerasi kesejahteraan di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat.
