MAMUJU — Ancaman kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) di Sulawesi Barat memasuki fase kritis. Data rekapitulasi daerah mencatat 3.042 titik panas (hotspot) tersebar di enam kabupaten sejak 1 Januari hingga 25 Agustus 2026. Sebaran terpadat berada di Kabupaten Mamuju Tengah dengan 1.105 titik dan Kabupaten Mamuju sebanyak 847 titik.
Situasi ini diperparah dengan 77 kasus kebakaran permukiman yang terjadi di seluruh kabupaten. Sektor pertanian pun menjadi korban, dengan 3.141,36 hektare lahan gagal panen akibat kekeringan.
Kabupaten Polewali Mandar mencatat dampak paling parah di sektor pertanian. Seluas 1.379,96 hektare lahan pertanian warga mengalami kekeringan, menjadikannya wilayah dengan luasan terdampak terbesar di Sulbar.
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, mengeluarkan imbauan tegas menyusul kondisi darurat ini. Para petani dan pekebun diminta menghentikan praktik membakar vegetasi saat membuka atau membersihkan lahan.
“Jangan melakukan pembakaran dalam bentuk alasan apapun. Itu tentunya kita berharap bahwa Sulawesi Barat ini bisa terhindar dari kebakaran yang semakin meluas,” ungkap Suhardi Duka.
Praktik pembakaran lahan yang kerap menjadi tradisi turun-temurun itu ditegaskan melanggar undang-undang. Pelaku terancam sanksi pidana, terlebih aktivitas tersebut berpotensi memicu bencana asap lintas wilayah.
Pemprov Sulbar bersama enam pemerintah kabupaten telah mendirikan posko siaga di titik-titik rawan. Sarana pendukung berupa armada damkar hingga water canon kepolisian disiapkan untuk mempercepat respons jika terjadi kebakaran.
Kerja sama lintas sektor ini diharapkan mampu menekan meluasnya karhutla dan kebakaran permukiman selama puncak kemarau berlangsung.
“Semoga ini menjadi perhatian kita dan kita doakan semoga hujan segera turun, kemarau berkepanjangan ini bisa berhenti, dan kita Sulawesi Barat selamat dari karhutla dan kebakaran pemukiman,” pungkasnya.