MAMUJU — Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sulawesi Barat dan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat sepakat memperkuat kolaborasi penyediaan data komoditi perkebunan. Kesepakatan ini lahir dalam audiensi yang berlangsung di ruang kerja Sekretaris Disbun Sulbar, Kamis (27/8/2026).
Pertemuan itu diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Perkebunan Sulawesi Barat, Andi Sitti Kamalia, didampingi petugas statistik perkebunan, Asramadania. Adapun rombongan BPS hadir untuk membahas ketersediaan, pengelolaan, hingga pemutakhiran data sektoral komoditi perkebunan di Sulawesi Barat.
Pembahasan dalam audiensi tersebut difokuskan pada pentingnya data yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar penyusunan perencanaan, pelaksanaan program, evaluasi, hingga pengambilan kebijakan pembangunan perkebunan. Tanpa data yang valid, arah kebijakan dinilai berisiko tidak menyentuh kebutuhan riil petani dan pelaku usaha di lapangan.
Andi Sitti Kamalia menegaskan bahwa sinergi dengan BPS merupakan kebutuhan mutlak. Hal ini untuk memastikan data perkebunan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan dan menggambarkan kondisi sektor secara faktual, bukan sekadar angka administratif.
“Data sektoral perkebunan menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan arah kebijakan dan program pembangunan. Karena itu, diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang baik agar data yang tersedia semakin akurat, mutakhir, dan dapat dimanfaatkan bersama,” ujarnya.
Upaya penyelarasan data ini sejalan dengan komitmen Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka yang mendorong pembangunan daerah berbasis data dan perencanaan terukur. Akurasi dan keterpaduan data menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan disusun berdasarkan kondisi riil serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Melalui audiensi ini, Disbun Sulbar dan BPS diharapkan terus memperkuat koordinasi dalam penyediaan data sektoral, khususnya terkait komoditi unggulan perkebunan. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola data yang berkualitas serta mendukung pembangunan perkebunan Sulawesi Barat yang lebih terarah.
Ke depan, hasil koordinasi ini diharapkan mampu menghasilkan satu rujukan data tunggal yang bisa dipakai berbagai instansi, baik untuk kepentingan statistik nasional maupun perencanaan pembangunan di tingkat provinsi.