MAMUJU — Angka stunting di Sulawesi Barat masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Berdasarkan data e-PPGBM yang diperbarui per 19 Agustus 2026, prevalensi stunting provinsi tercatat 27,25 persen, turun signifikan dibandingkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang menyentuh 35,4 persen.
Dari total sasaran 106.355 balita, pengukuran baru menjangkau 69,08 persen atau 73.470 balita. Artinya, masih ada sekitar 30 persen balita yang belum terukur, sehingga angka aktual di lapangan bisa berubah setelah cakupan pengukuran diperluas.
Data menunjukkan empat dari enam kabupaten di Sulawesi Barat masih berada di atas rata-rata prevalensi provinsi. Majene mencatat angka tertinggi dengan 32,02 persen, disusul Mamasa 29,77 persen, Mamuju 29,49 persen, dan Polewali Mandar 27,35 persen.
Dua kabupaten lainnya berada di bawah rata-rata, yakni Pasangkayu dengan 22,90 persen dan Mamuju Tengah yang menjadi daerah dengan prevalensi terendah, hanya 18,84 persen. Menariknya, Pasangkayu justru mencatat cakupan pengukuran tertinggi sebesar 76,68 persen, menandakan keseriusan daerah dalam mendata kondisi gizi balitanya.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan data e-PPGBM bukan sekadar angka administratif. Ia menyebut data tersebut menjadi peta jalan untuk melihat kondisi riil di lapangan sekaligus menentukan langkah intervensi yang lebih tepat sasaran.
“Data ini menjadi dasar bagi kita untuk melihat kondisi riil di lapangan sekaligus menentukan langkah intervensi yang lebih tepat sasaran. Penanganan stunting membutuhkan kerja bersama dan tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan saja,” ujar dr. Nursyamsi Rahim.
Ia menambahkan, pengukuran dan pencatatan pertumbuhan balita harus terus diperkuat. Setiap anak yang mengalami masalah pertumbuhan harus segera mendapatkan intervensi sesuai kebutuhannya, bukan menunggu kondisi semakin parah.
Untuk menekan angka stunting, pemerintah provinsi mengandalkan dua pendekatan utama. Intervensi spesifik menyasar langsung penyebab masalah gizi, seperti perbaikan asupan makanan bergizi dan pemantauan kesehatan ibu hamil. Sementara intervensi sensitif menyentuh faktor tidak langsung, termasuk sanitasi, akses air bersih, dan pola asuh keluarga.
“Kita ingin setiap kabupaten bergerak berdasarkan data, sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar menyasar anak dan keluarga yang membutuhkan,” tegasnya.
Penguatan peran Posyandu menjadi salah satu prioritas. Kader Posyandu berada di garda terdepan dalam memantau tumbuh kembang anak dan mendeteksi dini potensi stunting sebelum berujung pada kondisi kronis.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader Posyandu, keluarga, dan masyarakat. Percepatan penurunan stunting tidak bisa berjalan optimal jika hanya mengandalkan sektor kesehatan.
Dengan data e-PPGBM sebagai dasar pemantauan, setiap kabupaten diharapkan mampu mempercepat intervensi dan secara bertahap menurunkan prevalensi stunting. Target akhirnya jelas: mewujudkan generasi Sulawesi Barat yang lebih sehat dan berkualitas, dimulai dari pemenuhan gizi balita yang optimal.