POLMAN — Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Kesehatan Polewali Mandar dan PT Bank Sulselbar Cabang Polewali Mandar telah ditandatangani di Kantor Saoraja Priority PT Bank Sulselbar, Makassar, Sabtu (6/6/2026). Penandatanganan disaksikan langsung Bupati Polewali Mandar H. Samsul Mahmud, Sekretaris Daerah Nursaid Mustafa, serta jajaran direksi Bank Sulselbar.
Bupati Samsul Mahmud menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mendorong digitalisasi sistem keuangan di sektor kesehatan. Seluruh puskesmas di Polewali Mandar nantinya akan menggunakan layanan perbankan Bank Sulselbar dalam mengelola dana operasional BLUD.
“Penandatanganan PKS ini langkah penting agar pengelolaan dana BLUD puskesmas lebih tertib dan mudah diawasi,” kata Samsul Mahmud kepada Enewsindonesia.com.
Pemkab Polman berencana memperluas kerja sama ini ke rumah sakit daerah. RSUD Andi Depu akan menjadi salah satu fasilitas kesehatan berikutnya yang masuk dalam sistem pengelolaan dana terintegrasi dengan Bank Sulselbar.
Dengan pencatatan transaksi yang lebih rapi, pemerintah daerah optimistis kualitas tata kelola keuangan dan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat akan meningkat. Dana BLUD dipastikan tetap digunakan untuk mendukung operasional dan peningkatan layanan di puskesmas.
Direktur Pemasaran dan Syariah PT Bank Sulselbar, Dirhamsyah Kadir, menyatakan kesiapan pihaknya sebagai mitra strategis Pemkab Polman. Menurutnya, sistem yang diterapkan akan mengedepankan prinsip keamanan dan transparansi.
“Bank Sulselbar siap menjadi mitra strategis Pemkab Polman. Melalui layanan pengelolaan dana BLUD, kami akan memberikan sistem yang aman, transparan, dan sesuai prinsip syariah, sehingga dana publik dapat dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat,” jelas Dirhamsyah.
Pemerintah daerah menekankan bahwa pengelolaan dana yang lebih modern ini pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan di puskesmas. Dengan sistem perbankan yang terintegrasi, risiko penyimpangan dana bisa ditekan, dan masyarakat mendapat pelayanan yang lebih baik.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Polman memperkuat pengawasan keuangan daerah, khususnya di sektor kesehatan yang selama ini menjadi prioritas.