MAMUJU — Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menegaskan kembali pentingnya internalisasi nilai-nilai dasar negara. Gubernur Sulbar secara langsung mengimbau masyarakat agar Pancasila tidak sekadar menjadi simbol seremonial, melainkan panduan bertindak dalam bermasyarakat dan bernegara.
Seruan tersebut disampaikan dalam upacara yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Mamuju. Dalam sambutannya, orang nomor satu di provinsi berjuluk "Pitu Ulunna Salu" itu menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi filter dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif, mulai dari hoaks hingga intoleransi.
"Kita harus mampu menjiwai Pancasila, bukan hanya menghafalnya. Di era digital ini, banyak informasi yang tidak benar beredar. Gotong royong dan musyawarah harus kita jadikan pegangan agar tidak mudah terpecah belah," ujar Gubernur Sulbar saat memimpin upacara, Sabtu (1/6).
Pernyataan ini menjadi relevan mengingat Sulawesi Barat memiliki keragaman suku dan agama yang tinggi. Gubernur menilai, pengamalan sila ke-3 (Persatuan Indonesia) dan sila ke-4 (Kerakyatan) menjadi kunci utama menjaga harmoni di tengah perbedaan.
Ajakan Gubernur tidak hanya ditujukan kepada aparatur sipil negara (ASN) dan tokoh masyarakat. Ia secara spesifik menyasar generasi muda dan pelaku UMKM sebagai garda terdepan pengamalan Pancasila. Menurutnya, nilai keadilan sosial (sila ke-5) bisa diwujudkan melalui ekonomi kerakyatan yang saling menguatkan.
"Di pasar, di sekolah, di kantor desa, di situlah Pancasila diuji. Apakah kita sudah berlaku adil? Apakah kita sudah menghargai pendapat orang lain? Itu pertanyaan yang harus kita jawab dengan tindakan," tegasnya dalam kesempatan yang sama.
Peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni ini merupakan momentum refleksi bagi seluruh komponen bangsa. Di Sulawesi Barat, semangat tersebut diharapkan tidak berhenti pada pidato, melainkan terwujud dalam kebijakan pembangunan yang berpihak pada rakyat dan penguatan toleransi antarumat beragama.