MAMUJU — BPKAD Provinsi Sulawesi Barat menerima penghargaan atas kinerja penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2025 terbaik di lingkup KPPN Tipe A1 Mamuju. Penghargaan tersebut diserahkan dalam forum Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 yang dihadiri oleh para Kuasa Pengguna Anggaran dan instansi mitra kerja KPPN setempat.
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Sulbar, Syaharuddin, yang mewakili pemerintah daerah dalam acara tersebut, menyampaikan bahwa capaian ini bukanlah kerja individu. Menurutnya, penghargaan itu lahir dari sinergi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sulbar.
"Penghargaan ini bukan hanya milik BPKAD, tetapi merupakan hasil kolaborasi seluruh OPD. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam penyaluran DAK Fisik agar semakin efektif, transparan, dan tepat sasaran," ujar Syaharuddin dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).
Penghargaan ini dinilai sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Kehadiran BPKAD dalam forum rapat koordinasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat.
Syaharuddin menambahkan, forum seperti ini menjadi ajang strategis untuk menyelaraskan langkah dalam optimalisasi pelaksanaan anggaran ke depan. "Melalui kegiatan ini, kami memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran ke depan," tambahnya.
Dari lokasi berbeda, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, turut memberikan apresiasi atas prestasi yang diraih. Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah di Sulbar terus membaik.
"Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Sulawesi Barat terus bergerak ke arah yang lebih baik. Kami akan terus mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," ungkapnya.
Rapat koordinasi yang digelar KPPN Mamuju ini juga menjadi momentum untuk membahas langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2026. Pemerintah daerah diharapkan semakin optimal dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan melalui pengelolaan fiskal yang disiplin dan transparan.