MAMUJU — Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, membuka langsung kegiatan rekonsiliasi data peserta Tapera tahun 2026, didampingi Kepala Divisi Data Kepesertaan Direktorat Kepesertaan Segmen Pemerintah BP Tapera, Sasmita Husodo. Peserta yang hadir merupakan unsur pengelola keuangan dan kepegawaian dari kabupaten se-Sulawesi Barat. Pertemuan berlangsung di Ruang SPBE, Lantai 2 Kantor BPKAD Sulbar.
Mencocokkan Data yang Sudah Disampaikan Perangkat Daerah
Rekonsiliasi ini menjadi ajang mencocokkan data peserta Tapera yang sebelumnya telah disampaikan perangkat daerah ke BP Tapera. Petugas memetakan titik-titik perbedaan data, mulai dari status kepesertaan hingga pembaruan informasi ASN. Dari pemetaan itu, forum menyusun langkah tindak lanjut agar administrasi kepesertaan tidak menumpuk masalah di kemudian hari.
Data kepesertaan yang akurat menentukan pemenuhan hak peserta, termasuk layanan pengembalian simpanan beserta hasil pemupukannya sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, sinkronisasi antara catatan pemerintah daerah dan BP Tapera menjadi pekerjaan yang tidak bisa ditunda.
Kesamaan Data Dinilai Menentukan Kualitas Layanan ke ASN
Sasmita Husodo menyebut rekonsiliasi sebagai bagian penting untuk memastikan kesesuaian data peserta Tapera. Menurutnya, kesamaan data antara BP Tapera dan pemerintah daerah adalah dasar pelayanan kepesertaan yang layak bagi ASN.
"Melalui kegiatan rekonsiliasi ini, kami berharap terbangun kesamaan data antara BP Tapera dan pemerintah daerah. Data yang akurat dan mutakhir sangat penting untuk mendukung pelayanan kepesertaan, termasuk dalam pemenuhan hak peserta serta layanan pengembalian simpanan beserta hasil pemupukannya sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Sasmita.
Ali Chandra Minta Perbedaan Data Ditindaklanjuti Sampai Tuntas
Mohammad Ali Chandra menegaskan posisi pemda sebagai fasilitator koordinasi lintas perangkat daerah. Ia meminta setiap perbedaan data yang teridentifikasi dalam forum ini ditindaklanjuti, bukan sekadar dicatat.
"Rekonsiliasi data ini penting untuk memastikan kesesuaian informasi kepesertaan antara perangkat daerah dan BP Tapera. Kami berharap melalui koordinasi yang baik, setiap perbedaan data dapat ditindaklanjuti sehingga pengelolaan administrasi kepesertaan Tapera menjadi lebih akurat, transparan, dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada ASN," ungkap Ali Chandra.
Peran Pengelola Keuangan dan Kepegawaian Jadi Kunci
Ali Chandra juga menyoroti keterlibatan aktif perangkat daerah, khususnya unsur pengelola keuangan dan kepegawaian, dalam menyiapkan serta memutakhirkan data kepesertaan. Kedua unsur itu dianggap paling memahami kondisi riil ASN di masing-masing kabupaten, sehingga proses rekonsiliasi bisa berjalan efektif dan menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan ini sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Sinkronisasi data Tapera antara BP Tapera dan pemerintah daerah se-Sulawesi Barat diharapkan menutup celah selisih administrasi yang selama ini menyulitkan pelayanan kepesertaan.
BPKAD Provinsi Sulawesi Barat menyatakan komitmennya mendukung tata kelola keuangan dan administrasi pemerintahan melalui koordinasi lintas perangkat daerah serta penguatan akurasi data.
