SULAWESI BARAT — Kepala Perwakilan BI Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menegaskan bahwa pengendalian harga dan digitalisasi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar Rabu (19/8), ia menyebut sinergi antarlembaga menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi sekaligus membangun fondasi transaksi modern.
"Sinergi TPID dan TP2DD menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ekosistem digitalisasi daerah," kata Wahyu di Ruang Rapat Besar Kantor Perwakilan BI Provinsi Bengkulu.
Mengapa Digitalisasi Jadi Prioritas Bersamaan dengan Inflasi
Rakor ini bukan sekadar agenda seremonial. Pemerintah daerah tengah mengejar dua target sekaligus: memastikan pasokan pangan aman dan mendorong transaksi non-tunai di layanan publik. Staf Ahli Gubernur Bengkulu Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Zahirman Aidi, menekankan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan aksi lintas sektor yang berkelanjutan.
"Pengendalian inflasi harus dilakukan secara bersama dan berkelanjutan, sehingga kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau," ujar Zahirman.
Menurutnya, tekanan harga kerap muncul dari gangguan distribusi dan keterbatasan pasokan. Karena itu, koordinasi antar daerah menjadi penting untuk memastikan kelancaran logistik komoditas pangan.
Perluasan Transaksi Non-Tunai di Sektor Pemerintahan
Di sisi lain, percepatan digitalisasi diarahkan pada peningkatan penggunaan transaksi non-tunai di lingkungan pemerintahan. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi anggaran dan meminimalisir kebocoran, sekaligus mendorong adopsi pembayaran digital di masyarakat luas.
Pembahasan dalam rapat juga menyentuh strategi antisipasi potensi tekanan inflasi, termasuk menjaga ketersediaan stok dan kelancaran distribusi komoditas pangan di tingkat kabupaten/kota. Ekosistem digital dalam pelayanan publik dan transaksi pemerintah daerah menjadi fokus utama penguatan berikutnya.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ke Depan
Dengan koordinasi yang lebih solid, TPID dan TP2DD se-Provinsi Bengkulu diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keberhasilan program ini akan menjadi indikator penting bagi iklim usaha dan daya beli masyarakat di provinsi tersebut.
Digitalisasi transaksi yang masif juga berpotensi menarik minat investor untuk masuk ke sektor UMKM dan layanan keuangan digital di Bengkulu. Hal ini sejalan dengan tren nasional di mana daerah dengan infrastruktur pembayaran yang baik cenderung lebih cepat bertumbuh secara ekonomi.
