SULAWESI BARAT — Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengawal penyaluran bantuan sosial Atensi senilai Rp 341 juta untuk 121 penerima manfaat di wilayah DKI Jakarta. Bantuan tersebut menyasar kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang terdata membutuhkan intervensi negara.
Nominal Bantuan dan Kategori Penerima Manfaat
Bantuan yang diadvokasi Hidayat Nur Wahid ini terbagi dalam beberapa kategori kebutuhan. Para penerima terdiri dari lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, serta anak-anak dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan perhatian khusus.
Total pagu bantuan mencapai Rp 341 juta dengan rincian disesuaikan pada tingkat kerentanan masing-masing individu. Penyaluran dilakukan melalui mekanisme Kementerian Sosial yang berkoordinasi dengan pendamping sosial di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Advokasi Berawal dari Reses dan Aduan Warga
Hidayat Nur Wahid menyampaikan bahwa advokasi ini berawal dari masukan warga saat reses dan kegiatan silaturahmi di daerah pemilihan. Banyak warga yang mengeluhkan belum menerima haknya atas bantuan sosial karena kendala administrasi atau ketidaklengkapan data.
"Kami menerima langsung keluhan dari warga, terutama lansia dan penyandang disabilitas yang kesulitan mengakses bantuan. Setelah kami teruskan ke Kementerian Sosial, proses verifikasi dipercepat dan akhirnya disetujui untuk 121 penerima," kata Hidayat dalam keterangannya, Selasa (18/2).
Skema Penyaluran dan Pendampingan Lanjutan
Penyaluran bantuan Atensi tidak dilakukan dalam bentuk uang tunai langsung kepada seluruh penerima. Sebagian besar disalurkan dalam bentuk barang kebutuhan pokok, alat bantu disabilitas, serta dukungan akses layanan kesehatan sesuai hasil asesmen kebutuhan.
Hidayat menegaskan pentingnya pendampingan pasca-penyaluran agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di lingkungan warga. Ia juga mendorong pemerintah daerah memperbarui data kesejahteraan sosial secara berkala.
Komitmen Percepatan Verifikasi Data Penerima
Wakil Ketua MPR itu mengapresiasi respons cepat jajaran Kementerian Sosial dalam memproses usulan yang disampaikan. Menurutnya, kolaborasi antara legislatif dan eksekutif diperlukan untuk memastikan tidak ada warga rentan yang tercecer dari data penerima manfaat.
Ke depan, Hidayat berkomitmen melanjutkan pengawasan terhadap realisasi bantuan di wilayah lain. Ia berharap skema Atensi dapat menjangkau lebih banyak penerima yang belum terdata, terutama di tengah tekanan ekonomi yang masih membebani kelompok miskin kota.
