Kepala Kanwil Kementerian HAM Sulawesi Barat, I Gde Sandi Gunasta, membuka rapat tersebut. Ia menekankan, laporan ini bukan formalitas administratif, melainkan momentum evaluasi kebijakan daerah dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.
Dinas ESDM Sulbar mengirimkan dua perwakilan: Pejabat Fungsional Penyidik Bumi, Menik Widiastuti, dan Pejabat Fungsional Analis Kebijakan, Arnawaty Achmad. Kehadiran mereka krusial—data sektor energi dan sumber daya mineral, seperti izin tambang, dampak lingkungan, dan konflik lahan, kerap menjadi sorotan dalam laporan HAM internasional.
Sinergi Lintas OPD: Data Valid, Laporan Kredibel
Narasumber dari Direktorat Penyusunan dan Evaluasi Instrumen HAM Kementerian HAM RI, Melva Theresia Simamora, menjelaskan bahwa laporan disusun berdasarkan data dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Setiap wilayah diminta memperhatikan kondisi spesifiknya masing-masing.
“Melalui rapat ini, Dinas ESDM Sulbar berharap koordinasi lintas sektor semakin kuat sehingga kualitas penyusunan Laporan Implementasi Instrumen Internasional HAM di Provinsi Sulawesi Barat terus meningkat,” ujar Menik Widiastuti.
Ia menambahkan, partisipasi Dinas ESDM adalah bagian dari komitmen mendukung agenda nasional perlindungan HAM. Caranya: menyediakan data dan informasi yang akurat serta valid dari sektor energi dan sumber daya mineral.
Mengapa Data Daerah Penting untuk Laporan PBB?
Indonesia, sebagai anggota PBB, wajib menyampaikan laporan berkala implementasi instrumen HAM yang telah diratifikasi. Data dari daerah menjadi fondasi utama laporan tersebut. Tanpa data akurat dari dinas teknis seperti ESDM, laporan nasional bisa kehilangan konteks lokal yang krusial.
Rapat ini dihadiri berbagai OPD dan instansi terkait di lingkungan Pemprov Sulawesi Barat. Dengan forum seperti ini, pemerintah daerah berharap tidak ada lagi data sektoral yang terlewat atau tidak sinkron saat laporan final disusun.
