MAMUJU — Ribuan keluarga di Sulawesi Barat masih hidup tanpa penerangan dari jaringan listrik PLN. Dinas ESDM mencatat 36.000 KK belum memiliki sambungan listrik sendiri, sementara anggaran pemerintah untuk program listrik gratis sangat terbatas.
Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, memimpin rapat persiapan program PELITA di ruang kerjanya, Selasa (8/9/2026). Rapat ini dihadiri pejabat administrator, fungsional, dan pengawas di bidang ketenagalistrikan.
Program PELITA lahir untuk mendukung Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam pengentasan kemiskinan. Alokasi APBD yang minim membuat pemerintah tak bisa bekerja sendiri.
Pelaku usaha diharapkan memakai dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menyediakan sambungan listrik bagi masyarakat kurang mampu. "Kami berharap kepada para pelaku usaha untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah membantu masyarakat yang belum memiliki listrik PLN sendiri melalui program CSR perusahaan bersangkutan," ujar Bujaeramy.
Menurut dia, akses listrik yang memadai bisa meningkatkan taraf hidup dan membuka peluang ekonomi baru bagi warga miskin.
Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qamaruddin Kamil, menyebut instansinya bertindak sebagai koordinator. Pihaknya bakal memastikan seluruh tahapan berjalan dari perencanaan hingga evaluasi.
"Kami akan berkoordinasi dengan PLN, pemerintah kabupaten, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mensukseskan program ini. Dalam waktu dekat, setiap perusahaan akan kami lakukan sosialisasi terkait hal tersebut," kata Qamaruddin.
Program ini tidak hanya menyasar penerima manfaat. Masyarakat yang sudah menikmati listrik juga diajak ambil bagian membantu warga lain yang belum terjangkau.
"Gotong royong adalah kunci keberhasilan program ini. Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin cepat kita dapat membantu saudara-saudara kita yang hidup dalam kegelapan," tegas Bujaeramy.
Rapat tersebut membahas sejumlah hal teknis pelaksanaan, di antaranya:
Para peserta rapat juga menyepakati percepatan pelaksanaan dengan menyusun petunjuk teknis dan membentuk tim koordinasi antar-instansi.