MAMUJU — Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, sudah bisa ditempati 450 siswa pada tahap awal. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menegaskan meski pembangunan belum rampung sepenuhnya, ruang belajar dan asrama yang ada dinilai memadai untuk memulai MPLS.
Peninjauan langsung dilakukan Senin lalu untuk memastikan kesiapan infrastruktur. Junda didampingi Anna Puspasari, Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan APSA dan ODIF Kementerian Sosial, serta sejumlah pihak terkait.
Rombongan memeriksa ruang belajar dan asrama yang dinyatakan siap digunakan. Junda juga sempat berdialog dengan guru, pengurus, penyedia catering, hingga petugas keamanan dan kebersihan sekolah.
Jumlah 450 siswa itu terdiri dari 270 siswa baru dan siswa Sekolah Rakyat perintisan dari wilayah Kaluku. Untuk jenjang SD, SMP, dan SMA masing-masing menampung 90 siswa baru.
"Walaupun belum seluruh infrastruktur bangunannya rampung, ruang belajar sudah bisa ditempatkan untuk 450 siswa," ujar Junda Maulana dalam keterangannya.
Tahap awal menempatkan siswa di dua gedung belajar dan dua asrama. Pemprov Sulbar memperkirakan jika tiga angkatan penuh di setiap jenjang, kebutuhan ruang belajar dan asrama bisa mencapai 1.050 siswa.
Fasilitas pendukung disebut sudah tersedia untuk menunjang operasional sekolah. Mulai dari aspek keamanan, layanan katering, tenaga guru, wali sekolah, hingga wali asrama.
"Secara keseluruhan sudah siap digunakan. Kita melakukan MPLS dan proses belajar mengajar di tahap pertama ini," kata Junda.
Jadwal pelaksanaan MPLS masih disesuaikan dengan kesiapan seluruh pihak. Pemerintah mempertimbangkan untuk memulainya dalam waktu dekat, namun tetap memastikan seluruh fasilitas benar-benar aman dan layak digunakan.
Pembangunan infrastruktur yang masih berlangsung menjadi perhatian utama. Junda meminta pekerja menyelesaikan tugasnya sesuai jadwal agar proses pendidikan tidak terganggu.
Jalur aktivitas pekerja wajib dipisahkan dari jalur siswa. Pengamanan di area sekolah dan asrama juga harus diperkuat agar siswa tidak terdampak proyek yang masih berjalan.
"Jangan bergabung antara pekerja dengan siswa, jalannya dipisah. Kemudian pengamanan supaya anak-anak kita tidak terdampak dari proses pembangunan yang sementara berjalan," tegasnya.
Dengan berbagai kesiapan tersebut, pemerintah optimistis MPLS dan proses belajar mengajar tahap awal Sekolah Rakyat bisa segera dilaksanakan dengan mengutamakan keamanan dan kenyamanan siswa.