SULAWESI BARAT — Jakarta — Pemerintah mengubah pola pemantauan terhadap 20 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terbesar dari evaluasi mingguan menjadi harian. Langkah ini diambil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengejar target produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional di tengah penurunan alamiah yang terjadi sejak 1998.
Ekonom Energi Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti, menyebut produksi minyak Indonesia turun sekitar 4 persen per tahun. Simulasinya menunjukkan, tanpa modal eksplorasi baru, lifting nasional bisa merosot dari 605 ribu barel per hari pada 2025 menjadi 402 ribu barel per hari pada 2035.
Akibatnya, target swasembada energi dipastikan meleset. Ketergantungan impor diproyeksikan bertahan di angka 42,5 persen pada 2035.
"Migas yang selama ini menjadi penyumbang utama penerimaan negara akan berubah menjadi beban berat bagi APBN," kata Yayan dalam pemaparannya, Jumat (28/8).
Pembengkakan volume impor BBM otomatis menguras anggaran negara. Alokasi subsidi BBM diproyeksikan melonjak hingga Rp261 triliun pada 2035. Pada saat yang sama, kas bersih sektor migas pemerintah berbalik dari surplus menjadi defisit Rp70 triliun.
Tekanan fiskal ini diperkirakan ikut melemahkan nilai tukar rupiah hingga Rp19.713 per dolar AS pada 2035.
Yayan mengingatkan, tenggat waktu dari keputusan investasi hingga produksi pertama memakan waktu 5–10 tahun. Sementara cadangan terbukti minyak Indonesia hanya tersisa untuk 11 tahun.
"Penundaan keputusan investasi hari ini adalah kerugian permanen. Minyak tersebut tidak akan mengalir sebelum 2035," ujarnya. Ia mendesak pemerintah memperluas fungsi Dana Migas dalam RUU Migas 2026, tidak hanya untuk pemboran tetapi juga berbagi risiko eksplorasi awal dan dikelola sebagai dana abadi.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaiman, menegaskan mitigasi difokuskan pada dua kelompok strategi. Pertama, pengawasan harian terhadap 20 KKKS besar.
"Bukan lagi per minggu, tapi per hari. Kita tanyakan progres untuk tantangan dan kendala yang dihadapi di lapangan," tegas Laode.
Kedua, pemerintah mengoptimalkan sumur-sumur masyarakat yang berkapasitas kecil—sekitar 50 hingga 200 barel per hari—agar terkonsolidasi dan menaikkan lifting nasional. Kementerian ESDM juga mendatangi kementerian lain untuk membereskan hambatan birokrasi dan perizinan.