MAMUJU — Rapat penyempurnaan substansi Ranperda itu dipimpin Ketua Pansus Abdul Rahim, didampingi Wakil Ketua Haluddin dan Anggota Pansus Andi Muhammad Qusyairy. Mitra kerja yang hadir mencakup Kantor Pelestarian Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat, serta perwakilan perangkat daerah terkait.
Pembahasan berfokus pada penyesuaian materi muatan rancangan dengan masukan dari Kementerian Kebudayaan RI. Penyesuaian dilakukan agar substansi regulasi selaras dengan kebutuhan pelestarian budaya di tingkat daerah.
Pansus menyepakati draf final Ranperda dan menyetujui agar rancangan regulasi tersebut diproses ke tahapan berikutnya. Tahapan itu berujung pada penetapan sebagai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Abdul Rahim menegaskan posisi Ranperda sebagai pijakan hukum bagi perlindungan dan pengembangan kebudayaan daerah. Menurutnya, kebudayaan merupakan identitas dan warisan yang harus diwariskan kepada generasi mendatang.
"Ranperda ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam melindungi, melestarikan, dan mengembangkan kekayaan budaya daerah. Kebudayaan merupakan identitas dan warisan berharga yang harus dijaga serta diwariskan kepada generasi mendatang," ujarnya.
Perwakilan Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat menyoroti pentingnya kesesuaian substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Penyempurnaan draf diarahkan agar regulasi yang dihasilkan memiliki kepastian hukum dan dapat diimplementasikan secara efektif.
Aspek teknis penyusunan itu menjadi bagian dari penyelesaian akhir rancangan sebelum dibawa ke forum pengambilan keputusan tingkat DPRD.
Penyelesaian Ranperda ini disebut sebagai bagian dari upaya mendukung arah kebijakan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka. Arah kebijakan tersebut menekankan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal.
DPRD Sulbar berharap pemajuan kebudayaan tidak berhenti pada pelestarian tradisi. Regulasi ini diharapkan memperkuat identitas daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menjadikan kekayaan budaya sebagai salah satu potensi pembangunan Sulawesi Barat.
Setelah draf final disepakati, tahapan berikutnya adalah pembahasan di tingkat paripurna hingga penetapan Perda. Belum ada keterangan resmi mengenai jadwal pasti paripurna tersebut.